DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022

Nomor: 88
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha terintegrasi yang tidak terdapat dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan terhadap aturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8.Perizinan . . .
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
11.Jatim Online Single Submission yang selanjutnya disingkat JOSS adalah aplikasi pelayanan perizinan berusaha terintegerasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi.
12.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatanpada bidang tertentu.
13.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
14.Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan Berusaha;
b.mengatur rangkaian proses mekanisme dan prosedur Perizinan Berusaha yang diselenggarakan;
c.memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk Perizinan Berusaha yang diterbitkan;
d.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
e.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
f.meningkatkan kinerja investasi melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

BAB II

APLIKASI JOSS

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui OSS.
(2)Dalam hal terdapat penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pemenuhan persyaratan, persetujuan, dan/atau izin lanjutan dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang tidak diselenggarakan melalui OSS, diselenggarakan melalui aplikasi Perizinan Provinsi.
(3)Aplikasi Perizinan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri.
(4)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelayanan:
1. a.penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
2. b.penerbitan . . .
3. b.penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha; dan
4. c.penyerahan dokumen Perizinan Berusaha.

Pasal 5

(1)Aplikasi Perizinan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa sistem aplikasi JOSS.
(2)Jenis Perizinan Berusaha yang diselenggarakan melalui JOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada Dinas dengan membuat akun pada aplikasi JOSS.
(2)Setelah memperoleh akun pada aplikasi JOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
(3)Dinas menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

(1)Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai dalam permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha, Dinas mengembalikan dokumen permohonan Perizinan Berusaha.
(2)Pengembalian . . .
(2)Pengembalian dokumen permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan pengembalian.

Pasal 8

Dalam hal pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau terdapat hal yang bersifat mendesak, Dinas dapat melakukan fasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dalam rangka percepatan.

Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen Perizinan Berusaha melalui aplikasi JOSS.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

APLIKASI JOSS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

APLIKASI JOSS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020