DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2021

Nomor: 33
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kabupaten/Kota Penghasil, Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Koordinasi Dan Pelaporan Dan Ketentuan Pnutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, telah rnengamanahkan pernbagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Kuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa tata cara pernbagian dan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. )
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pernbagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021; Mengingat... A9I8TM MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Ba.rat.
2.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Ba.rat.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHt adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

K.AO HUEUM SEKDA Pasal 3 ...

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut:

a.30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
b.40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
c.30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Non Penghasil.

BAB III

KABUPATEN/KOTA PENGHASIL

Pasal 4

Kabupaten Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

a.Kota Pontianak;
b.Kota Singkawang;
c.Kabupaten Mempawah;
d.Kabupaten Sanggau;
e.Kabupaten Sintang;
f.Kabupaten Kapuas Hulu;
g.Kabupaten Sambas;
h.Kabupaten Landak;
i.Kabupaten Ketapang;
j.Kabupaten Sekadau;
k.Kabupaten Melawi;
1. 1.Kabupaten Kayong Utara; dan
m.Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAl HASIL TEMBAKAU

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAl HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

( 1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan Industri;
c.pembinaan Lingkungan sosial;
d.sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan/atau;
e.pemberantasan barang kena Cukai Ilegal dan:

(2)Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sel % {lima uluh ersen) dari alokasi Dana Bagi Ha,eieilise!eh g.xsans "si@ etia aerah.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan DBH CHT, Bupati dan Walikota Berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 9

Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan DBI-I CI-IT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 10

DBI-I CHT dianggarkan dalam APBD sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017