Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017
- Nomor
- 50/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 67
Ci "F www.jdih.kemenkeu.go.id c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa; 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Ta1hun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nbmor 1 35 , Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ; 2 . Undang-Undang Nomor 2 0 Tahun .2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar, Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,(I'ambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4b0 1 ) ; Republik Lembaran 3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta�un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 5 . Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 20 12 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Ybgyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahut 20 12 Nomor 1 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ; www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3 Nomor 1 03, Tambahkn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 0 Tahun 20 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 ,omor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones�a Nomor 5864); Peraturan Menteri Keuangan Nom?r 23 1 /PMK. 02 /20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan 9 . Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 909) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan iliesa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan ytng telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 1 2 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukfm yang mempunyai batas-batas wilayah berwenaifg mengatur dan mengurus urusan pemerintahap dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6 . Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan B�lanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yant ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunaka11 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan www.jdih.kemenkeu.go.id pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan pemberdayaan masyarakat. 7 . Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam .Anggaran Pendapatan clan Belanj a Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum clan Dana Transfer Khusus.
9 . Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjp..di Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 1 1 �ahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. I 1 0 . Dana Tambahan Infrastruktur Da1am Rangka Otonomi Khusus Papua clan Papua Barat yang selanjutnya disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. 1 1 . Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta yang selanjutnya disingkat Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Irtimewa Y ogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalr Undang-Undang r www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 1 3 Tahun 20 1 2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. 1 2 . Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran kepada daerah Pendapatan dan untuk digunakan Belanj a sesuai Negara dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 1 3 . Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu i mendanai kegiatan khusus, baik flisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daetah. 1 4 . Dana Bagi Hasil yang selanjutnya tlisingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaks�naan desentralisasi. 1 5 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan an.tar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam I rangka pelaksanaan desentralisasi 1 6 . Dana Bagi Hasil Pajak yang sela J.jutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan Paj ak Bumi dan Bangunan, Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 , Pajak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 1 7 . Paj ak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 1 8 . Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 2 1 adalah pajak atas penghasilan berupa gaj i, upah, honorarium, tunjangan dad pembayaran lainnya 1 · I · b · dsehubungan dengan pe {erJaan atau Ja atan, Jasa an I www.jdih.kemenkeu.go.id kegiatan yang �il:�ukan oleh Waj1 Pajak Orang Pribadi I berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. 1 9 . Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPh WPOPDN aclalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribacli Dalam Negeri berclasarkan ketentuan Pasal 25 clan Pasal 29 Undang-Unclang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Paj ak Penghasilan sebagaimana cliatur clalam Pasal 2 5 ayat (8) Undang-Unclang mengenai Paj ak Penghasilan. I
2 1 . Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian claerah yang berasal clari penerimaan sumber claya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 2 2 . Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik aclalah clana yang clialokasikan clalam Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara kepacla Daerah tertentu clengan tujuaR untuk membantu 23. mendanai kegiatan khusus fis�k yang merupakan urusan daerah clan sesuai dengan ,friori tas nasional. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya clisingkat DAK N onfisik aclalah dana yang clialokasikan dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara kepacla Daerah clengan tujuan untuk membantu menclanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan claerah.
I 2 5 . Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Dana BOP · PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
' dengan ketentuan peraturan peruridang-undangan. Dana Tambahan Penghasilan Gurb Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dising�at DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 8 . Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, I yaitu di desa yang termasuk dJlam kategori sangat tertinggal menurut indeks desk membangun dari I . iKementerian Desa, Pembangunap. Daerah Tertingga dan Transmigrasi.
dengan peningkatan akses clan, kualitas pelayanan I Keluarga Berencana yang merata. j Dana Peningkatan Kapasitas K 1perasi, Usaha Kecil I Menengah yang selanjutnya disirl.gkat Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah. 3 1 . Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk men3amm keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. 32 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 33 . Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi clan.a yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.
lah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dal m bagian anggaran kementerian negara/ lembaga. 3 5 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
39 . Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat Rencana Dana Pengeluaran TKDD adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan TKDD.
panas bumi. 4 1 . Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - 44 . Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi 1 � ampung penerimaan negara dengan DBH yang telah 4isalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasar�an prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahJn anggaran tertentu.
47 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA .BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah 1tau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga , I yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan.untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
49 . Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yan:g meliputi penetapan bisnis proses dan sistem iJformasi manajemen perbendaharaan dan anggara;n negara terkait I ! manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manaJ emen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan . 50 . Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. 5 1 . Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
60 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya ! disingkat SP2D adalah surat perittah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PerbendaHaraan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negar� untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 6 1 . Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN/ KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah. 62 . Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan I oleh PA BUN / PPA BUN/ KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaranl. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
64 . Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Traih.sfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (sltu) tahun anggaran. Infrastruktur adalah fasilitas t�knis, fisik, sistem,67. I perangkat keras, dan lunak yai�g diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung J anngan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
( 1 ) TKDD meliputi:
i
terdiri atas :
1 . DBH PBB; 2 . DBH PPh Pasal 2 1 dan PPh WPOPDN; dan www.jdih.kemenkeu.go.id (6)
1 . DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi; 2 . DBH Pengusahaan Panas Bumi; 3 . DBH Mineral dan Batubara; 4 . DBH Kehutanan; dan 5 . DBH Perikanan. Dana Transfer Khusus sebagaimana ayat (3) huruf b, terdiri atas : I
1 . Dana BOS; 2 . Dana B O P PAUD; 3 . Dana TP Guru PNSD; 4 . DTP Guru PNSD; 5 . Dana TKG PNSD;
7 . Dana PK2UKM; dan 8 . Dana Pelayanan Adminduk. Dana Otonomi Khusus se bagaimana dimaksud dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas: j
. h . J b . Dana Otonom1 K usus Provmsl Papua; c . Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; pada pad a d . Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan e . Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TEDD
BAB II
Ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi:
b . Pengalokasian; I
\
( 1 ) (2)
BAB III
Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Inclikasi Kebutuhan Dana TKDD. i Inclikasi Kebutuhan Dana +KDD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampai�an kepada Direktorat Jencleral Anggaran paling lambat bulan Februari. Penyusunan clan penyampaian Inclikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (2) clilaksanakan sesuai clengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata car a perencanaan, penelaahan, clan pen.etapan alokasi BA BUN, clan pengesahan DIPA BUN .
Inclikasi Kebutuhan Dana TKDD se bagaimana climaksucl clalam Pasal 4 ayat ( 1 ) , tercliri atas :
Inclikasi Kebutuhan Dana TransJer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DBH sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, clisusun clengan memperhatikan:
clan b . perkiraan penenmaan pajak clan PNBP yang clibagihasilkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - b . perkembangan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; clan
b . kebutuhan tahunan pendanaln prioritas nasional yang akan didanai melalui DAJ Fisik;
clan Daerah cl. kebutuhan pemenuhan anggaran penclidikan sebesar 20% (clua puluh persen) dan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan; clan e . perkembangan DAK dan/ atau DAK Fisik dalam· 3 (tiga) tahun terakhir. 1
I I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
clan
( 1 ) Dalam rangka menyusun IndikC}si Kebutuhan Dana DBH : I
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan clan Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional clan kementerian/ lembaga teknis membahas arah kebijaJan, sasaran, ruang lingkup, dan pagu DAK Fisik. I
Nasional/Badan menentukan
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik;
d . perkiraan kebutuhan anggarr i n untuk mendanai kegiatan; clan e . data pendukung, kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan clan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
( 1 ) Berdasarkan penentuan jenis/ bi�ang/ subbidang dan kegiatan DAK Fisik sebagaimaila dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) , �enteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal PerimlJangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jenis/ bidang/ subbidang dan kegiatan DAK Fisik kepada Kepala Daerah.
(3)
. . masmg-masmg
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kepala Daerah.
( 1 ) Kepala Daerah menyusun usulan DAK Fisik dengan mengacu pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .
b . sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
Pasal 1 0 ( 1 ) Kepala Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Parsal 9 ayat ( 1 ) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik ( softcopy) kepada:
b . Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
Pasal 1 1 ( 1 ) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Pembangunan Pembangunan teknis terkait Keuangan, Kemeilterian Perencanaan Nasional/ Bad� Perencanaan Nasional, dan k ementerian/ lembaga I masing-masing melakukan verifikasi usulan DAK Fisik. www.jdih.kemenkeu.go.id
clan cl. batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.
( 1 ) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/ lembaga teknis terkait . . masmg-masmg melakukan penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berclasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) .
b . kewajaran nilai usulan kegiatan clan indeks kemahalan konstruksi; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
( 4) Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh kementerian/ lembaga teknis terkait se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan mempertimbangkan: I
1 . data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik; 2 . perbandingan data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis yang dimiliki oleh kementerian/ lembaga teknis; 3 . tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum bidang/ subbidang yang terkait oleh daerah; 4 . target output / manfaatIkegiatan per bidang/ subbidang DAK �ang diusulkan oleh daerah dalam jangkai b endek dan j angka menengah; dan www.jdih.kemenkeu.go.id ( 1 ) - 2 5 - 5 . target output / manfaat per bidang/ subbidang DAK secara nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah; dan
Pasal 1 3 Kementerian/ lembaga teknis ter�ait menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DA Fisik berupa nama kegiatan, target output, nilai waja kegiatan, dan lokasi kegiatan secara berurutan sesuai dengan prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik per Daerah.
( 4) Hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) disampaikan oleh kementerian/ lembaga teknis terkait
I Dalam hal tanggal 1 5 Juni bertepj1tan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian hasil penilaian kelayakan sulan DAK Fisik · sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 4 ( 1 ) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan U sulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 , Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung dan menyusun rincian pagu per jenis/ bidang/ subbidang DAK Fisik.
Nasional/ Badan Nasional, clan
( 1 ) Pasal 1 5 Dalam rangka menyusun Indik1'si Kebutuhan Dana DAK Nonfisik:
I Dana PK2UKM; dan I Kementerian Dalam Negeri meriyampaikan perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan Ad�induk, www.jdih.kemenkeu.go.id kepacla Kementerian Keuangan c .q. Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan.
Pasal 1 6 ( 1 ) Dalam rangka menyusun kebutuhan penclanaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua clan Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua clan Gubernur Papua Barat menyampaika:μ usulan Dana Tambahan Infrastruktur kepacla Menteri Keuangan c .q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan.
I
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 7 Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai dasar Kebutuhan Dana TKDD dan penyusunan arah kebij akan serta alokasi TKDD dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN. BAB IV PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Paragraf 1 Rencana Penerimaan DBH Pajak dan DBH CHT Pasal 1 8 ( 1 ) Berdasarkan pagu penerimaan paj ak dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan: (2)
Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB : a . Perkebunan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore) setiap KKKS ; dan c . PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi setiap KKKS. I Rincian rencana penerimaan PBB rinyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dibedakan I untuk:
Pasal 1 9 ( 1 ) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:
Paragraf 2 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan DBH SDA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)