DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 104 Tahun 2015

Nomor: 104
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup, Prinsip dan Biaya perjalanan Dinas; 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah; 5. Perjalanan Dinas Pindah dan Pemulangan Jenazah; 6. Perhitungan dan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; 6. Ketentuan Khusus; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2016tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Serta Pihak LaindiLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1167);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6.Tenaga Kontrakadalah pelaksana kegiatan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanorganisasiyang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutPimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/RSUD/Biro/Kantor dan Unit Pelaksana Teknis DaerahLingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnyadi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12.Bendaharan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro, Bagian/Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
14.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
15.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan.
16.Perjalanan Dinas Khusus Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Khusus Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat Kedudukan.
17.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, sedangkan perjalanan dinas purna tugas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat/Staf Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang setelah purna tugas ingin kembali ke kampung halamannya.
18.Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19.Pelaksana SPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota TNI/Polri, para Pejabat, Staf, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, serta Pihak Lain.
20.Dalam keadaan tertentu, meliputi:

a.Pelaksana SPD mendapat penugasan secara tiba-tiba tetapi pada saat jam/jadwal keberangkatan semua maskapai penerbangan ke daerah tujuan untuk kelas ekonomi tidak tersedia;
b.tidak tersedianya kelas ekonomi pada semua maskapai penerbangan ke daerah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan didalam Surat Perintah Tugas dan SPD Pelaksana SPD; atau
c.karena faktor kondisi fisik/alasan kesehatan yang tidak memungkinkan Pelaksana SPD untuk duduk dimaskapai penerbangan kelas ekonomi.
1. 21.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre- calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
2. 22.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
3. 23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan operasional sehari- hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
4. 24.PlafonTarif yang ditetapkan adalah tarif yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
5. 25.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
6. 26.Tempat Kedudukan adalah Kantor dimana SKPD/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerahtersebut berada.
7. 27.Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.
8. 28.Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya yang dibatasi waktunya adalah kegiatan yang lamanya waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 5 (lima) hari, lebih dari 5 (lima) tidak termasuk dalam Peraturan Gubernur ini.
9. 29.Kantor Perwakilan adalah SKPD dan/atauUnit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di daerah tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Daerah.
(3)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, danTenaga Kontrak;
2. b.detasering di luar tempat kerja kedudukan;
3. c.konsultasi/koordinasi/Rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas/wawasan;
4. d.promosi pembangunan/produksi daerah;
5. e.ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
6. f.diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
7. g.untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah;
8. h.harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
9. i.ditugaskanmengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar dan kegiatan sejenis lainnya di luar tempat kedudukan;
10. j.Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas ke Unit Pelaksana Teknis dan/atau antar SKPD yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah dan/atau di luar Daerah;
11. k.Pegawai Negeri Sipilyang purna tugas pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan kembali ke tempat kelahiran dan/atau kediaman terakhir yang bersangkutan;
12. l.menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
13. m.menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipilyang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas. BagianKetiga Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

a.Uang Harian;
b.Biaya Penginapan;
c.Uang Representasi;
d.Biaya Transpor Dalam Daerah;
e.Biaya Transpor Penerbangan;
f.Biaya Transpor Bandara; dan
g.Biaya Airporttax.

Pasal 5

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a.Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum;
b.Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.Biaya Transpor Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
d.Biaya Transpor Penerbangan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
e.Biaya Transpor Bandara dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
f.Biaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

Selain uang harian dan uang representasi serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 dan Pasal 5 kepada Pelaksana SPDyang dalam melaksanakan perjalanan dinas memerlukan biaya penyeberangan dan/atau biaya transportasi sungai serta biaya retribusi, maka kepada pelaksana SPD tersebut diberikan biaya-biaya dimaksud yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan merupakan batas/plafontertinggi yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 9

(1)Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas.
(2)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
(3)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(4)Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 10

(1)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS.
(2)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas denganmekanisme LS dilakukan melalui:
1. a.Perikatan dengan penyedia jasa;
2. b.Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
3. c.Pelaksana SPD.
(3)Pembayaran mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat dilakukan apabila jumlah total biaya Perjalanan Dinasnya paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 104 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2016