DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0104 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 104); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0104 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 104), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 serta angka 15 diubah, angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Tenaga Kontrak adalah pelaksana kegiatan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8.Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/RSUD/Biro/Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12.Bendaharan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro, Bagian/Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
14.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
15.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan, dengan jarak sekurang- kurangnya 100 km dari batas kota tempat kedudukan.
16.Perjalanan Dinas Khusus Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Khusus Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat Kedudukan.
17.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, sedangkan perjalanan dinas purna tugas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat/Staf Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang setelah purna tugas ingin kembali ke kampung halamannya.
18.Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19.Pelaksana SPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota TNI/Polri, para Pejabat, Staf, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, serta Pihak Lain.
20.Dihapus.
21.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
22.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
24.Plafon Tarif yang ditetapkan adalah tarif yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
25.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
26.Tempat Kedudukan adalah Kantor dimana SKPD/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut berada.
27.Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.
28.Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya yang dibatasi waktunya adalah kegiatan yang lamanya waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 5 (lima) hari, lebih dari 5 (lima) hari tidak termasuk dalam Peraturan Gubernur ini.
29.Kantor Perwakilan adalah SKPD dan/atau Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di daerah tempat tujuan perjalanan dinas.
2.Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

a.Uang Harian;
b.Biaya Penginapan;
c.Uang Representasi;
d.Biaya Transpor Dalam Daerah;
e.Biaya Transpor Penerbangan;
f.Biaya Transpor lainnya; dan
g.Biaya Airporttax.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a.Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum;
b.Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.Biaya Transpor Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
d.Biaya Transpor Penerbangan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
e.Biaya Transpor Lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
f.Biaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
1. 4.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan uang harian dan uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD, asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi serta Pejabat Eselon II dan pihak lain yang disamakan dengan dengan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah.
(3)Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut: Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikali tarif, yakni H x Tarif Biaya.
(4)Perjalanan Dinas bermalam diberikan biaya penginapan dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau H – 1 x Tarif Biaya.
(5)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan yang bersangkutan dan dibayarkan secara lumpsum.

5.Ketentuan Pasal 21 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan mobil dinas diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku dalam hal menggunakan alat penyeberangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan transportasi umum diberikan biaya transpor untuk masing-masing Pelaksana SPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(3)Pelaksana SPD yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diutamakan untuk menggunakan mobil dinas dengan tarif BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga staf yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama.
(4)Daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial, dapat diberikan biaya transpor penerbangan (tiket) berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya airporttax serta biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi Plafon Tarif yang ditetapkan.
(4a)Dalam hal Gubernur dan/atau istri/suami Gubernur yang dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan rute penerbangan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan tarif penerbangan secara lumpsum sesuai dengan Plafon Tarif penerbangan ke daerah tujuan berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
(5)Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
(6)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada jauh dari Ibukota Kabupaten/Kota, menggunakan transportasi umum diberikan biaya transpor tambahan paling banyak sebesar Rp2.500,00 per Km/orang, atau apabila menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya tambahan bahan bakar sebanyak 1 liter bahan bakar minyak (BBM) untuk 7 Km dihitung dari pusat Ibukota Kabupaten/Kota ke Kecamatan/Desa/Kampung tujuan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

6.Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan uang harian, uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Asisten pada Sekretariat Provinsi serta Pejabat Eselon II, dan pihak lain yang disamakan dengan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
(3)Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut: Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikali Tarif, yaitu H x Tarif Biaya.

7.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pelaksana SPD Luar Daerah diberikan biaya transpor lainnya.
(2)Biaya transpor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali tarif biaya per Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(3)Biaya transpor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan kepada Pelaksana SPD yang di daerah tujuan perjalanan dinas disediakan fasilitas mobil dinas/operasional, kecuali dalam keadaan tertentu dimana pada saat yang bersangkutan berada di tempat tujuan pada saat itu tidak dilakukan penjemputan dan/atau pengantaran oleh petugas/Kantor Perwakilan yang ada di tempat tujuan perjalanan dinas.

8.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diberikan biaya transpor penerbangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
(2)Anggota DPRD, Asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon II lainnya, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Kontrak dan/atau pihak lainnya yang disamakan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan biaya transpor penerbangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
(3)Dalam hal Gubernur dan/atau istri/suami Gubernur yang dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan penerbangan komersial dapat dibayarkan tarif penerbangan secara lumpsum sesuai dengan Plafon Tarif penerbangan ke daerah tujuan berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

9.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan selain Ibukota Provinsi tetapi daerah lainnya dalam Provinsi yang menjadi tujuan perjalanan dinas tersebut dengan jarak tempuh sekurang-kurangnya 100 Km (seratus kilometer) dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, diberikan tambahan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

10.Ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
(2)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebagai berikut:
1. a.Surat Perintah Tugas;
2. b.SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boardingpass, airporttax, biaya transpor bandara,(bila menggunakan transpor penerbangan), retribusi, dan bukti pembayaran moda transpor lainnya;
4. d.bukti pembayaran transpor umum;
5. e.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
6. f.Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. g.dalam hal bukti pengeluaran transpor dan/atau penginapan sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f; dan
1. h.dalam hal tidak bermalam di hotel atau penginapan, maka harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Pelaksana SPD menginap di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang ditandatangi oleh Pelaksana SPD dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/staf/Pihak lain di daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinasnya dilakukan dengan menggunakan transpor penerbangan (PP).
(3)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22, sebagai berikut:
1. a.Surat Perintah Tugas yang ditandatangani PA/KPA dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf/pihak lain yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
2. b.Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk Perjalanan Dinas khusus yang dilaksanaan oleh PA/KPA, maka Surat Perintah Tugasnya dapat ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Perjalanan Dinas khusus tersebut; dan
3. c.bagi sopir yang melayani tamu diluar jam kerja dan/atau sampai dengan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 cukup dengan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja. Hal yang sama juga berlaku bagi sopir dan petugas pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur.
(4)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai berikut:
1. a.Surat Perintah Tugas;
2. b.SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boardingpass, airporttax, retribusi dan bukti pembayaran moda transpor lainnya;
4. d.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
5. e.Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
6. f.dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf e.
(5)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pindah dan/atau Purna Tugas sebagai berikut:
1. a.fotocopy surat keputusan pindah dan/atau Surat Keputusan Purna Tugas;
2. b.SPD yang ditandatangani PA/KPA; dan
3. c.kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian biaya transportasi dan biaya pengepakan barang dan angkutan barang.
(6)Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah sama dengan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pada ayat (4) ditambah dengan bukti pembayaran biaya pemetian jenazah dan pengangkutan jenazah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 29 April 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 25 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor : Tanggal : NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp Terbilang Telah dibayar sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp . . . . . . .. . . . . . . . . Yang Menerima, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . _________________________________________________________________________________________ PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp . . . . . . . . . . . . . . . Yang telah dibayar semula : Rp . . . . . . . . . . . . . . . Sisa Kurang/Lebih : Rp . . . . . . . . . . . . . . . PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . ., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah Jumlah
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . ., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas di atas, saya tidak menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar, dikarenakan tidak ada tarif/ketentuan yang mengharuskan saya membayar di tempat saya menginap tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal, bulan, tahun Yang Membuat Pernyataan, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . dan SPD Nomor . . . . . . . . . . . . . tanggal atas nama: Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabtan Nomor . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . . . . . . . . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), sehingga dibebankan pada DPA Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . .. . . . . . . . . . . . . . SKPD . . . . . . . . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal, bulan, tahun Yang Membuat Pernyataan, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . ., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas di atas, saya benar ................................ Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal,bulan, tahun Yang Membuat Pernyataan, (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd TARMIZI A. KARIM LAMPIRAN VII Lembar Ke : Kode No. : Nomor : 1 Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas 3 a. Pangkat dan Golongan a.

b.Jabatan/Instansi b.
c.Tingkat Perjalanan Dinas c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat
b.Tempat tujuan 7 a. Lamanya perjalanan dinas
b.Tanggal berangkat
c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) 8 Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b.Akun 10 Keterangan lain-lain Tanggal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tanggal Lahir Keterangan SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dikeluarkan di : . . . . . . . . . . . . . . I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. II. Tiba di : Berangkat dari Pada Tanggal : (Tempat Kedudukan) Kepala Ke Pada Tanggal Kepala ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. NIP. III. Tiba di : Berangkat dari Pada Tanggal : (Tempat Kedudukan) Kepala Ke Pada Tanggal Kepala ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) NIP. NIP. IV. Tiba di : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Tempat Kedudukan ) perjalanan tersebut atas perintahnya dan Pada Tanggal : semata-mata untuk kepentingan dinas dalam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya NIP. NIP. V. Catatan Lain-lain VI. PERHATIAN TARMIZI A. KARIM ttd PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran PA/LPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya ( . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 42

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 104 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 42

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 104 Tahun 2015