DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

-PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; -TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; -KELOMPOK JABATAN; -TATA KERJA; -KEPEGAWAIAN, ESELON; -PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
11.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat UPT KPHP adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan hutan produksi.
12.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat UPT KPHL adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan hutan lindung.
13.Kepala UPT KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
14.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15.Unit KPH adalah unit-unit KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
16.Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
17.Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
18.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN,adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 5
21.Resort UPT KPH adalah suatu tempat atau kantor yang disebut Resort UPT KPH mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan, serta kegiatan teknis penunjang Dinas dalam wilayah kerjanya.
22.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari :
1. a.16 (enam belas) UPT KPHP; dan
2. b.2 (dua) UPT KPHL.
(2)Seluruh UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas A dengan rincian sebagai berikut :

1.UPT – KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :

a.Unit I seluas ± 1.060.601 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya.
b.Unit Unit II seluas ± 907.043 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya.
1. 2.UPT – KPHP Barito Hulu, meliputi Unit V seluas ± 325.220 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
2. 3.UPT – KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
a.Unit VI seluas ± 178.825 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
b.Unit VIII seluas ± 113.625 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
1. 4.UPT – KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
a.Unit VII seluas ± 165.886 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.
b.Unit XIV seluas ± 51.087 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Timur.
1. 5.UPT – KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas ±..155.701 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.
2. 6.UPT – KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
a.Unit X seluas ± 245.005 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
b.Unit XII seluas ± 183.491 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas. 6
1. 7.UPT – KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas ±..273.187 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
2. 8.UPT – KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
a.Unit XXXIII seluas ± 105.372 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
b.Unit XXXII seluas ± 185.565 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
c.Unit IV seluas ± 7.805 Ha berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya.
1. 9.UPT – KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
a.Unit XV seluas ± 208.524 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
b.Unit XVI seluas ± 294.735 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
1. 10.UPT – KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
a.Unit III seluas ± 57.129 Ha berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya.
b.Unit XIII seluas ± 177.710 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
c.Unit XVIII seluas ± 140.054 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau.
1. 11.UPT – KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas ±..369.958 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau.
2. 12.UPT – KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas ±..711.379 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan.
3. 13.UPT – KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas ±..251.944 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan.
4. 14.UPT – KPHP Mentaya Hulu – Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
a.Unit XIX seluas ± 366.545 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
b.Unit XX seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
1. 15.UPT – KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas ±..373.909 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
2. 16.UPT – KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
a.Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
b.Unit XXIX seluas ± 196.943 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
c.Unit XXVII seluas ± 299.959 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
1. 17.UPT – KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
a.Unit XXII seluas ± 202.704 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat. 7
b.Unit XXVI seluas ± 104.539 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. 18.UPT – KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
a.Unit XXV seluas ± 147.520 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sukamara.
b.Unit XXIII seluas ± 226.289 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau.
c.Unit XXIV seluas ± 91.487 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

(1)UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2)UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT KPH menyelenggarakan fungsi:

a.Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
b.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
c.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
d.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
e.Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
f.Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
g.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya; 8
h.Pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPH;
i.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutandi sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya.
j.Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) masing-masing terdiri atas :
1. a.Kepala UPT
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;dan
6. f.Resort UPT KPH;
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan sesuai fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT KPH menyelenggarakan fungsi:

a.Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
b.Pelaksanaan kegiatanpromosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
c.Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan; 9
d.Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
e.Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
f.Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
g.Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
h.Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
i.Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
j.Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
5. e.Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 10
6. f.Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT KPH;
7. g.Mengelola surat menyurat dan arsip UPT KPH;
8. h.Mengelola administrasi keuangan UPT KPH;
9. i.Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT KPH;
10. j.Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT KPH;
11. k.Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
12. l.Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.

Pasal 10

(1)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja. 11
5. e.Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPT KPH meliputi : inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
7. g.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada UPT KPH;
8. h.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah UPT KPH;
9. i.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah UPT KPH;
10. j.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
11. k.Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di UPT KPH, serta menyusun Neraca Sumber Daya Hutan untuk UPT KPH;
12. l.Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
13. m.Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
14. i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH. 12

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016