DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS; BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS; BAB V PEMBENTUKAN CABANG DINAS; BAB VI STAF AHLI; BAB VII KEPEGAWAIAN; BAB VIII PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B;
4. d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
  22. 22.Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
  23. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  24. 24.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  25. 25.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
5. e.Badan terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
  6. 6.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan di Jakarta.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, dan tugas Staf Ahli Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017