DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada satuan pendidikan formal provinsi/kabupaten/kota jenjang pendidikan menengah.
2.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3.Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.
6.Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 2

(1)Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pemberian BOSDA bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK Negeri/Swasta;
2. b.meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa pada SMA dan SMK Negeri/Swasta;
3. c.mengurangi angka putus sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta;
4. d.meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA dan SMK Negeri/Swasta;
5. e.memberikan kesempatan yang setara bagi siswa SMA dan SMK Negeri/Swasta untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;dan
6. f.meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Pasal 3

(1)BOSDA diberikan kepada satuan pendidikanSMA dan SMK Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan:
1. a.memiliki SK pendirian sekolah untuk SMA dan SMK Negeri/memiliki izin operasional untuk SMA dan SMK Swasta;
2. b.memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);dan 4
3. c.Sekolah penerima BOSDA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
(2)Penetapan sekolah penerima BOSDA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)SMA Negeri/Swasta dan SMK Negeri/Swasta mendapat bantuan BOSDA berdasarkan jumlah siswa yang disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan besaran Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menambah dana untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah.

Pasal 5

(1)Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan Program BOSDA untuk SMA dan SMK.
(2)Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menetapkan alokasi dana BOSDA;
2. b.mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dankegiatan yang telah ditetapkan;
3. c.merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
4. d.melakukan pendataan penerima bantuan; dan
5. e.menyalurkan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan.
(3)Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi memberikan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan melalui alokasi dana Hibah.

Pasal 7

Penyaluran Dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan dilakukan dengan ketentuan:

a.diberikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember;
b.disalurkan satu kali untuk satu tahun; dan
c.disalurkan melalui rekening atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi.

Pasal 8

(1)Satuan Pendidikan wajib mencatat Dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam RKAS/RAPBS.
(2)Dana BOSDA digunakan Satuan Pendidikan untukmembantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah (personalia dan non personalia) dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bagi SMA dan SMK;
(3)Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Kas Daerah. Dana BOSDA dilarang:
1. a.disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
2. b.dipinjamkan kepada pihak lain;
3. c.untuk membiayai kegiatan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
4. d.untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
5. e.untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
6. f.digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
7. g.untuk membangun gedung/ruangan baru;
8. h.untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
9. i.untuk menanamkan saham;
10. j.untuk membiayai kegiatan penuh/secara wajar. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib mempertanggungjawabkan Dinas Provinsi dengan tembusan Dinas pemanfaatan dana BOSDA. Peraturan Gubernur ini penetapan, pelaksanaan dan evaluasi BOSDA. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal24 April 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF 5

Pasal 9

Dana BOSDA dilarang: disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi; digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; untuk membangun gedung/ruangan baru; untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran; untuk menanamkan saham;dan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana penuh/secara wajar.

Pasal 10

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2016