DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
13.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
c.pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;
d.pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Tata Ruang;
e.pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
f.penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
g.pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 5
3. c.Bidang, terdiri dari: 1) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan: a) Seksi Perencanaan Teknis; b) Seksi Pelaksanaan; dan c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 2) Bidang Bina Marga, membawahkan: a) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. 3) Bidang Cipta Karya, membawahkan: a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b) Seksi PLP dan Air Minum; dan c) Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim. 4) Bidang Jasa Konstruksi membawahkan: a) Seksi Pengaturan; b) Seksi Pemberdayaan; dan c) Seksi Pengawasan. 5) Bidang Tata Ruang, membawahkan: a) Seksi Pengaturan Dan Pembinaan; b) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan c) Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai ikhtisar jabatan memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan semua kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6
b.pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan dan program;
c.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Tata Ruang;
d.penyelenggaraan dan pengawasan urusan ketatausahaan Dinas;
e.pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f.pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Bidang, meliputi pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
f.pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
g.pembinaan dan penataan aset/barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

1.Sub Bagian Penyusunan Program; dan
2.Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; 7

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan bahan/data penyusunan program dan anggaran.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
9. i.melaksanakan pelayanan informasi publik;
10. j.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
11. k.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
12. l.menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
13. m.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…