DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2018

Nomor: 31
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam 1. Pasal 25 2. Pasal 26 3. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 28 4. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 29 5. Pasal 38 6. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 42

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

2.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman sesuai dengan perundang-undangan;
c.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
d.pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman; 4
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. 3.Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyusun kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur keciptakaryaan; 5
7. g.menyusun keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
8. h.menyusun keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD/APBN dan pembiayaan lainnya;
9. i.memantau keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
10. j.mengelola data dan sistem teknologi informasi keciptakaryaan;
11. k.memantau dan mengevaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.
  1. 4.Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 6
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyusun kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;
7. g.menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;
9. i.memberikan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;
10. j.menyiapkan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;
11. k.memfasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum;dan
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya. 7
  1. 5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfatan ruang;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang;
c.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
1. 6.Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai ikhtisar jabatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 8
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya;
7. g.menyiapkan dan melaksanakan program di bidang pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya;
8. h.menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan tata ruang yang berlaku untuk mendapatan kepastian hukum pemanfaatan ruang;
9. i.menyiapkan dan melaksanakan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
10. l.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama nasional;
11. m.menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang;
12. n.menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunaan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalaian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.
13. o.melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya;
14. p.melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
15. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang. 9 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 31

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…