DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN; BAB III PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; BAB IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB V PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Percepatan Penanggulangan Stunting Tahun 2019-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); SALINAN jdih.kalteng.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak lebih rendah dari standar usianya.
7.Intervensi Gizi Spesifik adalah merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting yang pada umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.
8.Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9.Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama- sama kepada target sasaran prioritas (rumah tangga 1000 HPK).
10.Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 (dua) tahun.

Pasal 2

Penanggulangan stunting diselenggarakan berdasarkan asas:

a.cepat dan akurat, artinya tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
b.komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penanggulangan stunting;
c.transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting dilakukan secara terbuka;
d.peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan stunting harus memerhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
e.akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penanggulangan stunting; dan
b.sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan stunting. jdih.kalteng.go.id

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

a.terwujudnya konvergensi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggulangi stunting;
b.meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di periode 1000 HPK.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

(1)Ruang lingkup percepatan penanggulangan stunting berkaitan erat dengan peran pemerintah provinsi dalam mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program yang mengacu pada pilar ketiga strategi nasional.
(2)Penanggulangan stunting meliputi:
1. a.intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan; serta
2. b.intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
  1. 1.peningkatan akses pangan bergizi;
  2. 2.peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  3. 3.peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  4. 4.peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 6

(1)Kelompok intervensi gizi spesifik yang meliputi:
1. a.intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi dapat memberikan dampak terbesar bagi penurunan prevalansi stunting;
2. b.intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain, yaitu intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain; dan
3. c.intervensi sesuai kondisi khusus, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu.
(2)Kelompok intervensi gizi sensitif yang meliputi:
1. a.intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
  1. 1.peningkatan akses pangan bergizi;
  2. 2.peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  3. 3.peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan jdih.kalteng.go.id
  4. 4.peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
2. b.umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan.

Pasal 7

Pilar penanggulangan stunting meliputi:

a.komitmen dan visi kepemimpinan kepala daerah;
b.kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas/strategi komuniasi perubahan perilaku stunting;
c.konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa;
d.mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
(2)Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Integrasi yang efektif dan efisien.
(3)Mengoordinasikan pelibatan institusi nonpemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan stunting.
(4)Melaksanakan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Provinsi Kalimatan Tengah.

Pasal 9

(1)Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas- luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. jdih.kalteng.go.id
(2)Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1)Penelitan dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan stunting.
(2)Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013