DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023

Nomor: 22
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Percepatan; 3. Sasaran; 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; 5. Pendanaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah menyelenggarakan percepatan penurunan stunting sehingga perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- SALINAN jdih.kalteng.go.id Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
5.Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama berbagai sektor di pusat, daerah, dan desa.
6.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9.Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama- sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas penanganan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Konvergensi di tingkat Provinsi dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi hingga 15,38 % (lima belas koma tiga delapan persen) pada tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PERCEPATAN

Pasal 4

(1)Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
2. b.Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
4. d.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan jdih.kalteng.go.id
5. e.Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional.
(2)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. b.pendampingan keluarga berisiko Stunting;
3. c.pendampingan semua calon pengantin/Calon Pasangan Usaha Subur (PUS);
4. d.surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
5. e.audit kasus Stunting.
(3)Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan bagian dari program kerja perangkat daerah meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah;
3. c.rencana strategis; dan
4. d.rencana kerja dan anggaran.
(4)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

(1)Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
1. a.intervensi spesifik; dan
2. b.intervensi sensitif.
(2)Sasaran untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko Stunting.
(3)Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin/calon pasangan usia subur;
3. c.ibu hamil;
4. d.ibu nifas dan ibu menyusui; dan
5. e.anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
(4)Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko Stunting. jdih.kalteng.go.id

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Daerah.
(2)Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
1. a.sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024 bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024.
(2)Pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. jdih.kalteng.go.id
(3)Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021