DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, mengatur mekanisme penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan secara Non Tunai yang meliputi: a. Tata cara transaksi non tunai; b. Transaksi penerimaan; dan c. Pelaporan posisi non tunai pada rekening

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur dapat memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah pada Bank Umum dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); jdih.kalteng.go.id
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
12.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Unit Pelaksana Teknis Badan/Balai yang selanjutnya disebut UPTB/Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Badan/Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. jdih.kalteng.go.id
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
15.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16.Rekening Penerimaan Penampung adalah Rekening Khusus penerimaan dari wajib pajak/retribusi dan/atau penerimaan lainnya melalui Lembaga Keuangan/Bank persepsi atau Bank lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama berupa instrumen elektronik sebagai media pembayaran non tunai yang diatur berdasarkan kepada perjanjian kerja sama.
17.Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan mengunakan instrument elektronik atau sejenisnya.
18.Transaksi Secara Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa uang tunai dalam bentuk fisik uang kertas dan/atau uang logam.
19.Kliring adalah adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. jdih.kalteng.go.id
20.Real-Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed), di mana rekening peserta dapat di- debit/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
21.Kartu Kredit adalah sebuah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dengan cara meminjamkan konsumen uang.
22.Kartu Debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai mengacu kepada saldo tabungan di bank penerbit kartu tersebut.
23.Uang Elektronik yang selanjutnya disebut e-money adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet dengan nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu.
24.Mesin Electronic Data Capture yang selanjutnya disebut EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dan uang elektronik dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi.
25.Internet Banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank.
26.Virtual Account yang selanjutnya disebut VA adalah nomor identifikasi pelanggan perangkat daerah yang dibuka oleh Bank atas permintaan perangkat daerah untuk selanjutnya diberikan oleh perangkat daerah kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection) dalam satu kali pembayaran.
27.Quick Response Indonesian standart yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang transaksinya dilakukan dengan cara scan menggunakan ponsel konsumen.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, mengatur mekanisme penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan secara Non Tunai yang meliputi:

a.Tata cara transaksi non tunai;
b.Transaksi penerimaan; dan jdih.kalteng.go.id
c.Pelaporan posisi non tunai pada rekening.

BAB II

TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Instrumen TNT sebagai berikut:

a.jaringan daring berupa transfer kliring, RTGS, pemindahbukuan dan/atau melalui VA;
b.kartu berupa kartu kredit, kartu debit dan kartu elektronik berupa e-money melalui mesin EDC;
c.smartphone berupa internet banking pribadi/institusi, Mobile Banking, e-wallet/dompet elektronik, QRIS; dan
d.Cek dan bilyet giro.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan TNT penerimaan dan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan pada rekening kas umum daerah dan/atau bank lain.
(2)Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah dengan bank umum.

Pasal 5

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(2)Penerimaan Daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung ke Bank oleh Pihak Ketiga;
2. b.disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;
3. c.disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; dan
4. d.disetor melalui rekening penampung pada bank umum.
(3)Setiap penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang diterima oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu berupa pendapatan asli daerah wajib menggunakan TNT.
(4)Pelaksanaan Penerimaan Daerah dengan TNT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap. jdih.kalteng.go.id
(5)Tahapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TRANSAKSI PENERIMAAN

Pasal 6

(1)Proses pelaksanaan TNT pada transaksi penerimaan dilakukan dari wajib pajak/retribusi dan pendapatan daerah lainnya ke rekening milik Pemerintah Provinsi melalui bank umum atau bank persepsi.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.penerimaan pajak daerah; dan
2. b.penerimaan retribusi daerah.

Pasal 7

(1)Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui transaksi dengan lembaga keuangan/bank persepsi atau bank umum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama berupa:
1. a.instrument elektronik; dan
2. b.Aplikasi Pendapatan.
(2)Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan transaksi secara tunai dan non tunai.
(3)Transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui teller di seluruh outlet bank umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubenur
(4)Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ATM, SMS Banking, internet banking pribadi/institusi, Mobile Banking, EDC, QRIS, e-money dan Cek.

Pasal 8

(1)Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga keuangan/bank persepsi atau bank umum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan Sistem Aplikasi sebagai media pembayaran non tunai.
(2)Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan transaksi secara tunai dan non tunai.
(3)Transaksi secara tunai sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui teller di seluruh outlet bank umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubenur.
(4)Transaksi non tunai sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ATM, SMS Banking, internet banking pribadi/institusi, Mobile Banking, EDC, QRIS, e-money dan Cek. jdih.kalteng.go.id

BAB IV

PELAPORAN POSISI NON TUNAI PADA REKENING PENERIMAAN

Pasal 9

(1)Bendahara Penerimaan diwajibkan melaporkan posisi saldo rekening penerimaan kepada PA setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.
(2)Bendahara Penerimaan Pembantu diwajibkan melaporkan posisi saldo bank kepada KPA dan Bendahara Penerimaan setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir bulan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2025