DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Keringanan atau Pembebasan Pajak dan Denda; 3. Pelaksanaan; dan 4. Waktu Pelaksanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 17 tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II (BBNKB), Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Tengah serta antusias dan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah merencanakan akan memperpanjang program pemberian insentif Pajak Daerah berupa Pengurangan Sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Progresif Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP DENDA UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK PROGRESIF DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip Otonmi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya Energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
8.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11.Keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak adalah keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas ketetapan PKB/BBNKB.
12.Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
13.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
14.Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bernotor.
15.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang- undangan.
16.Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen ain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang beserta denda dan/atau bunga.
18.Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya PKB, BBNKB dan sehubungan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang telah divalidasi.
19.Hari adalah hari kalender.

BAB II

KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAN DENDA

Pasal 2

(1). Pemilik kendaraan bermotor ber-plat Nomor Polisi KH yang menunggak PKB masa berlaku pajaknya telah melewati jatuh tempo dan akan melunasi kewajibannya membayar PKB diberikan pembebasan terhadap denda PKB seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) dengan tetap membayar pokok PKB pada tahun berjalan dan pokok PKB terhutang.
(2)Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menunggak pembayaran PKB dengan melampirkan STNK dan SKPD/TBPKP terakhir.

Pasal 3

(1)Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih ber- plat Nomor Polisi KH Pertama dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri diberikan pembebasan tarif progresif.
(2)Pembebasan dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 4

(1)Pembebasan pembayaran Pokok BBNKB Penyerahan ke-dua dan Denda BBNKB Penyerahan ke-dua dan seterusnya adalah 100 % dari tarif BBNKB dan Denda.
(2)Pembebasan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya dengan nomor polisi luar daerah maupun dalam daerah yang akan didaftarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

(1)Persyaratan yang harus dibawa untuk mendapatkan keringan yaitu:
1. a.BPKB dan STNK Asli atau duplikat yang sah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
2. b.SKPD asli tahun terakhir atau fotocopy;
3. c.Bukti cek fiskal kendaraan;
4. d.Keterangan fiskal antar daerah;
5. e.Kuitansi jual beli atau faktur;
6. f.Surat Kuasa matrai bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan; dan
7. g.Jati diri yang sah/Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur ini, memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:

a.melaksanakan sosialisasi program pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak;
b.menetapkan pemberian keringan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemberian keringan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda untuk pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai berlaku Tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 30 Desember 2023.
(2)Pendaftaran hanya dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT se-Kalimantan Tengah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak jenis PKB dan BBNKB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dilakukan dengan:

a.Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporannya setiap hari kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah cq. Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
b.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 29 September 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ttd SUGIANTO SABRAN SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 29 September 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd NURYAKIN NURYAKIN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MASKUR, S.H., M.H. NIP. 19691025 199603 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024