DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah, diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.kalteng.go.id

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); jdih.kalteng.go.id
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH. jdih.kalteng.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Ketenagalistrikan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugasnya menangani ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12.Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/ atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.
13.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18.Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19.Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20.Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. jdih.kalteng.go.id
21.Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara yang selanjutnya disingkat IUPTLS adalah izin sementara untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22.Izin operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
24.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
26.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
27.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
29.Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
30.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
31.Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
32.Harga sewa jaringan adalah harga yang disepakati antara pemilik jaringan dengan penyewa jaringan terhadap pemanfaatan jaringan tersebut guna menyalurkan energi listrik sampai ke titik tujuan.
33.Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
34.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
35.Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
36.Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
37.Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
38.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
39.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan. jdih.kalteng.go.id
40.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
41.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
42.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
43.Tim Pemeriksa dan Pengujian Laik Operasi yang selanjutnya disingkat TPPLO adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu instalasi guna mendapatkan sertifikat laik operasi.
44.Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggungjawab teknik oleh badan usaha.
45.Surat Keterangan Pelaporan adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 (lima ratus) kVA.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perizinan dalam Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:
1. a.Dihapus;
2. b.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. c.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
4. d.Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik.
(2)Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang wilayah usahanya berada di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.

3.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 6 pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan menambahkan (1) satu ayat setelah ayat (3), yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)IUPTL adalah izin yang diberikan Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam Daerah yang tidak terhubung dengan Grid Nasional.
(2)Penerbitan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
(3)IUPTL terdiri atas:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
2. b.Izin Operasi. jdih.kalteng.go.id
(4)IUPTL dapat terdiri dari Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat dilakukan salah satu atau terintegrasi.

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi.
(2)Izin operasi (IO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
(4)IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)IO dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Pemegang IO wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
1. a.Persyaratan Administratif, meliputi:
  1. 1.Identitas Pemohon;
  2. 2.Nomor Induk Berusaha untuk badan usaha/Nomor Induk Kependudukan untuk Perseorangan; dan
  3. 3.Nomor Pokok Wajib Pajak. jdih.kalteng.go.id
2. b.Persyaratan Teknis, meliputi:
  1. 1.Spesifikasi Teknis Pembangkit;
  2. 2.Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  3. 3.Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  4. 4.Diagram satu garis.
(3)Format laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Laporan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan verifikasi dengan pengecekan lapangan oleh Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan.
(5)Penyampaian laporan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (4) dapat diberikan Surat Keterangan Pelaporan dari Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
(6)Surat Keterangan Pelaporan diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi:
1. a.penggunaan utama;
2. b.penggunaan cadangan;
3. c.penggunaan darurat; dan
4. d.penggunaan sementara.
  1. 9.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah serta penambahan huruf setelah huruf g, yakni huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, ayat (4) diubah dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Untuk memperoleh IUPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas pemohon;
2. b.copy akte pendirian perusahaan dan perubahan;
3. c.pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
4. d.profil perusahaan;
5. e.copy NPWP;
6. f.laporan keuangan yang sudah diaudit; dan
7. g.rekomendasi dari Bupati/Walikota.
8. h.wilayah usaha/kontrak jual beli/sewa listrik;
9. i.surat ijin usaha yang berkaitan dengan perusahaan;
10. j.izin lingkungan dari instansi terkait; dan
11. k.Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan studi kelaikan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. b.lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
3. c.izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
4. d.diagram satu garis;
5. e.jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
6. f.jadwal pembangunan; dan jdih.kalteng.go.id
7. g.jadwal pengoperasian.
(4)Permohonan IUPTL akan diproses lebih lanjut apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
(5)Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
(6)Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
(7)Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(8)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(9)Proses pemberian IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.permohonan IUPTL diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.pemberian atau penolakan permohonan IUPTL diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(10)Dalam hal permohonan IUPTL ditolak, harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
(11)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g, yakni huruf h, ayat (5), ayat (7) diubah dan ayat 8 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Permohonan Pengajuan IUPTLS diajukan kepada Gubernur up. Kepala Dinas yang membidangi perizinan sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas pemohon;
2. b.copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
3. c.pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
4. d.profil perusahaan;
5. e.copy NPWP;
6. f.laporan keuangan yang sudah diaudit;
7. g.rekomendasi dari Bupati/Walikota; dan
8. h.Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS. jdih.kalteng.go.id
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:
1. a.studi kelaikan awal; dan
2. b.surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang IUPTL selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
(4)Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
(5)Permohonan IUPTLS listrik diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(6)Pemberian atau penolakan IUPTLS diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)Dalam hal permohonan IUPTLS ditolak, Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
(8)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e diubah dan menambahkan 3 (tiga) huruf setelah huruf e, yakni huruf f, huruf g, dan huruf h, dan ayat (5) huruf d dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas pemohon;
2. b.copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
3. c.pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
4. d.profil perusahaan;
5. e.copy NPWP;
6. f.surat izin yang berkaitan dengan perusahaan;
7. g.izin lingkungan dari instansi terkait; dan
8. h.Nomor IndukBerusaha (NIB) OSS.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lokasi instalasi;
2. b.diagram satu garis;
3. c.jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
4. d.jadwal pembangunan; dan
5. e.jadwal pengoperasian.
(4)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5)Proses pemberian IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: jdih.kalteng.go.id
1. a.Permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidang perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.Pemberian dan penolakan permohonan izin operasi diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap;
3. c.Dalam hal permohonan IO ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya; dan
4. d.Dihapus.
  1. 12.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Perpanjangan Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
2. b.Laporan pelaksanaan Izin Operasi.
(4)Prosedur proses pemberian perpanjangan IO sama dengan proses pemberian IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

13.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015