DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus pada Bank Umum bersumber dari: a. Jasa layanan; b. Hibah tidak terikat; c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan investasi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS. jdih.kalteng.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
5.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang dalam hal ini adalah RSUD dr. Doris Sylvanus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Bank Umum adalah Bank Umum Milik Pemerintah maupun Bank Umum Milik Swasta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8.Kas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus adalah uang tunai dan saldo simpanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus.
9.Investasi jangka pendek adalah kegiatan penempatan kas BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
10.Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai signifikan.
11.Rekening Kas BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12.Bunga adalah bunga yang diperoleh dari kegiatan investasi jangka pendek.
13.Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. jdih.kalteng.go.id
14.Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
15.Nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian dibuat.
16.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan pengelolaan investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus adalah untuk memanfaatkan surplus kas jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dengan memperhatikan likuiditas keuangan rencana pengeluaran secara optimal dalam bentuk investasi jangka pendek.
(2)Tujuan dilakukan pengelolaan investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah supaya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan yang digunakan untuk operasional BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus.

BAB II

INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 3

(1)BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dapat melakukan penempatan investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2)Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.instrumen keuangan dengan resiko rendah.
(3)BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus melakukan penempatan investasi jangka pendek berupa deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. jdih.kalteng.go.id

Pasal 4

(1)Penempatan investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan perjanijian.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah mendapat persetujuan Direktur BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus.

Pasal 5

Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus di Bank Umum merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan disetorkan ke kas BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus.

BAB III

MEKANISME INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 6

(1)Direktur BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dalam penempatan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3).
(2)Dalam hal Direktur BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus berhalangan, dapat mendelegasikan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Direktur yang membidangi keuangan.
(3)Bank Umum yang menjadi mitra BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus harus terdaftar sebagai anggota institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan Bank Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bank Umum yang berminat sebagai mitra BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dalam penempatan investasi jangka pendek, mengajukan permohonan kepada Direktur Cq. Wakil Direktur yang membidangi keuangan BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan menyampaikan dokumen penawaran investasi jangka pendek berikut besaran bunga dan/atau bagi hasil.
(2)Wakil Direktur yang membidangi Keuangan BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus beserta Pejabat Pengelola Keuangan BLUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dalam penempatan investasi jangka pendek dengan mempertimbangkan kondisi kas BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus. jdih.kalteng.go.id
(3)Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan.
(4)Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang dan jangka waktu penempatan investasi jangka pendek pada Bank Umum.
(5)Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, Direktur menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus.
(6)Direktur BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) menindaklanjuti dengan perjanjian.
(7)Wakil Direktur yang membidangi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus melakukan evaluasi terhadap investasi jangka pendek pada Bank Umum yang bermitra.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 8

Investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus pada Bank Umum bersumber dari:

a.Jasa layanan;
b.Hibah tidak terikat;
c.Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d.Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Penempatan investasi jangka pendek BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan sah sebagai penempatan investasi jangka pendek BLUD dr. Doris Sylvanus. jdih.kalteng.go.id

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 17 Februari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 17 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018