DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam peraturan Gubernur ini meliputi: a. perizinan; b. rata cara pembukaan dan pengelolaan lahan; c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan d. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat

(4)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, perlu

Menetapkan

menetapkan tata cara pembukaan lahan non gambut bagi Masyarakat Hukum Adat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut Bagi Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3419);
3. 4.Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); SALINAN jdih.kalteng.go.id
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5957);
8. 9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; jdih.kalteng.go.id
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN LAHAN NON GAMBUT BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi politik, sosial, dan hukum.
7.Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
8.Kedamangan adalah suatu Lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum data dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah pisahkan.
9.Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat ketua kerapatan mantir perdamaian adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan mantir adat perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah adat kedamangan. jdih.kalteng.go.id
10.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
11.Tanah gambut adalah jenis tanah yang bahan pembentuknya dari tumbuh tumbuhan yang terakumulasi dalam keadaan tergenang dan berlangsung selama ribuan tahun.
12.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar Kawasan hutan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukkannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang bagi masyarakat.
13.Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
14.Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usahatani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama dan palawija serta tanaman lainnya.
15.Peladang adalah masyarakat adat dayak yang mengusahakan lahan untuk pertanian sebagai salah satu mata pencahariannya
16.Pembakaran terbatas dan terkendali adalah pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar ladang Ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/ budaya/ kearifan lokal masyarakat adat setempat.
17.Memarun adalah membakar barang-barang yang tidak berguna lagi, seperti sampah dan daun-daun kering
18.Kebakaran tidak terkendali adalah:

a.Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya.
b.Kebakaran yang terjadi merambat keluar areal pembakaran yang diizinkan.
1. 19.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
2. 20.POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pembukaan dan pengelolaan lahan bagi Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.Mengatur cara pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan / atau pembakaran terbatas dan terkendali berdasarkan kearifan lokal; dan
b.Mencegah kebakaran di luar lahan yang sudah diberikan izin.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

a.perizinan;
b.rata cara pembukaan dan pengelolaan lahan;
c.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d.sanksi.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah lahan non gambut. jdih.kalteng.go.id

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap anggota Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan /atau pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari Kepala Desa.
(2)Izin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ada rekomendasi dari Damang Kepala Adat seusai dengan wilayah kewenangannya.
(3)Izin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan/atau pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persyaratan dalam mengajukan perizinan yaitu:
1. a.Pembakaran hanya dapat dilakukan di lahan non gambut dengan memperhatikan kearifan lokal.
2. b.Luas lahan yang dibuka dengan cara pembakaran terbatas setiap kepala keluarga, maksimal 1(satu) Ha dengan jarak pembakaran antara lahan satu dengan yang lainnya 1 Km.
3. c.Membuka lahan dengan cara membakar hanya dilakukan untuk kegiatan berladang dengan jenis tanaman padi dan atau tanaman semusim lainnya.
4. d.Dilakukan pada akhir musim kemarau dan memasuki awal musim penghujan dengan memperhatikan tanda-tanda alam yang dapat membantu peladang untuk menentukan saat membakar.
(5)Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Fotocopy Surat Penguasaan Tanah/Bukti Kepemilikan;
3. c.Persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.
(6)Lahan non gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam peta oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

Dalam pemberian izin, Kepala Desa harus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten/Kota, TNI, dan POLRI setempat.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 8

(1)Tata cara dan teknik pada pembukaan dan pengelolaan lahan untuk berladang dengan cara memarun dan/atau pembakaran dilakukan secara terbatas dan terkendali memperhatikan kearifan lokal meliputi:
1. a.Biomassa (daun/ranting) tidak menumpuk dibagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon dibagian tepi rebah kebagian dalam lokasi lahan;
2. b.Membuat sekat bakar sekeliling lokasi dengan lebar 2 - 3 meter untuk mengantisipasi api menjalar ke tempat lain; jdih.kalteng.go.id
3. c.Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai dan cadangan sumber air di sekitar ladang;
4. d.Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
5. e.Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergiliran untuk lokasi berdekatan;
6. f.Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat yaitu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB saat matahari tidak terlalu panas;
7. g.Proses pembakaran memperhatikan arah angin, dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh kearah dalam, pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
8. h.Selama kegiatan pembakaran terbatas dan terkendali dilaksanakan dan dijaga secara bergotong royong agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
9. i.Setiap pemilik lahan bertangungjawab terhadap lahan yang dibakar dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
10. j.Dalam melakukan pembakaran lahan harus mengutamakan kearifan lokal sesuai dengan keadaan di masing-masing wilayah.
(2)Pembukaan lahan tujuan akhirnya untuk kegiatan berladang dengan cara memarun dan/atau pembakaran terbatas dan terkendali, dan jika areal ladang telah bersih dari sisa pohon maka selanjutnya dapat diterapkan teknologi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pelaksanaan PLTB kepada Masyarakat Hukum Adat.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknologi PLTB;
2. b.memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian; dan
3. c.program pemberdayaan masyarakat PLTB.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan/atau pembakaran yang terbatas dan terkendali, Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota. jdih.kalteng.go.id
(4)Pembinaan teknis dengan sistem PLTB dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi, instansi teknis terkait lainnya, Akademisi, LSM, dan sektor swasta.
(5)Pengawasan dilakukan oleh Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota, TNI dan POLRI setempat.
(6)Kepala Desa menyampaikan pelaporan pembukaan dan pengelolaan lahan di wilayah Masyarakat Hukum Adat disampaikan kepada Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota, TNI dan POLRI setempat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

(1)Setiap orang yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan / atau pembakaran terbatas dan terkendali jika dilakukan tanpa izin sebagaimana Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran ketentuan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan / atau pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan Sanksi Adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020