Ketentuan Umum, Pembentukan, Tugas Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.3. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 5.
BAB II
Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam: a. b. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan: merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyelenggarakan fungsi:
Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selaku unit kerja/perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. (l Susunan Organisasi, rincian tugas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 dibentuk Kelompok Kerja (POKJA). Susunan Organisasi, rincian tugas Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB III
BAB IV
Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Gubernur (Pergub)