DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Objek, Subjek, PKB, dan BBNKB; 3. Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Sebelum Tahun 2023 yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat; 4. Penghitungan Dasar Pengenaan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2023 yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan

Mengingat

Pasal 10 ayat (3) serta Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat tahun 2022 bahwa pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk orang dan barang merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur;

c.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat tahun 2023 perlu memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dibawah Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111 Website : http://kaltimprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir derigan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Prograrn Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
8.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 54); 3
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da.lam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
5.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
9.Nilai JuaI Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
10.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata- rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.objek dan subjek PKB dan BBNKB;
b.penghitungan dasar pengenaan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebelum Tahun 2023; dan
c.penghitungan dasar pengenaan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2023 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, PKB DAN BBNKB

Pasal 3

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus,
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, Pickup Box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 4

(1)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB SEBELUM TAHUN 2023 YANG DIOPERASIKAN DI ATAS JALAN DARAT

Pasal 5

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB dan/atau NJUB; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1)NJKB dan/atau NJUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022.
(2)NJKB dan/atau NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB dan/atau NJUB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi, NJKB dan/atau NJUB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. NJKB dan/atau NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(3)

Pasal 7

(1)NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan Surat Registrasi Uji Type dan Surat Keterangan Karoseri dari bengkel yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up, Pickup box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.bus, bus medium, maxi nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
7. g.Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat). Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
(3)

Pasal 9

NJKB dan NJUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023