DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Nomor: 55
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehiclel untuk transportasi jalan;
b.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lbattery electric uehicle) untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) untuk transportasi jalan;
c.bahwa untuk mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor, perlu melakukan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehiclel untuk transportasi j alan :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehiclel untuk Transportasi Jalan; Mengingat SALINAN Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2OO9 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor '28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Perubdhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l2A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLq UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilka.n energi mekanik sebagai penggerak.
2.Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik. 2 3 4
3.Kendaraan
3.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
4.Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai.
5.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
6.Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodihkasi.
7.Uji Berkala KtsL Berbasis Baterai adalah pengujian kendaraan bermotor Iistrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
8.Nomor Identifikasi KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau arrgka yang dipasang atau dicetak pada KBL Berbasis Baterai atau yang disebut Vehicle ldentification Number (VIN).
9.Pemerintah Fusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
12.Tingkat
12.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
13.KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional adalah KBL Berbasis Baterai yang menggunakan tanda, gambar, logo, nama, dan kata yang berciri khas atau karakteristik Indonesia.

Pasal 2

(1)KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis dikelompokan ke dalam:
1. a.KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
2. b.KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih. (21 Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotcr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat menetapkan spesilikasi khusus untuk KBL Berbasis Baterai.

Pasal 3

Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:

a.percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
b.pemberian insentif;
c.penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
d.pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan
e.perlindungan terhadap lingkungan hidup.

BAB II

PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM NEGERI

Pasal 4

(1)Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas dalam forum Tim Koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai yang mengacu pada peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional. (21 Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

(1)Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan industri KBL Berbasis Baterai danf atau industri komponen KBL Berbasrs Baterai.
(2)Industri kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dan industri'komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufa.ktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 6

(1)Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam melakukan kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri. (2lKegiatan... PRES IDEN
(2)Kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri lain.
(3)Dalam rangka percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

Pasal 7

(1)Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai. (21 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan industri dapat bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai.
(3)Penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendukung:
1. a.pengembangan komponen utama KBL Berbasis Baterai;
2. b.pengembangan SPKLU yang efisien;
3. c.pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
4. d.industri KBL Berbasis Baterai dengan capaian TKDN yang tinggi; dan
5. e.pengembangan KBL Berbasis Baterai yang memenuhi standar teknis dan ramah lingkungan.

Pasal 8

(1)Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2Ol9 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 2l tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per seratus); dan 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus),
2. b.untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2Ol9 sampai dengan 2O2I, TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus); 2) tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 4Ooh (empat puluh per seratus); 3) taLrun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per seratus); dan 4) Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
(2)Tata cara penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh menteri yang menl'elenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian danlatau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

Produksi KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan merupakan perusahaan yang:

a.didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi KBL Bcrbasis Baterai. Pasal 10. . . PRES IDEN

Pasal 10

Produksi komponen KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan merupakan perusahaan yang:

a.didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memiliki rzin usaha industri untuk merakit atau memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung untuk KBL Berbasis Baterai sesuai ciengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal I 1

(1)Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis:
1. a.keadaan terurai tidak lengkap (Incompletelg Knock Dounl IKD); dan/atau
2. b.keadaan terurai lengkap (Completely Knock DownlCKD) (21 Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri komponen KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Downl IKD).
(3)Ketentuan mengenai keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Dounl IKDI dan keadaan terurai lengkap (Completely Knock Dounf CKDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perinclustrian.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehiclel untuk transportasi jalan;
b.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lbattery electric uehicle) untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) untuk transportasi jalan;
c.bahwa untuk mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor, perlu melakukan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehiclel untuk transportasi j alan :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilka.n energi mekanik sebagai penggerak.
2.Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik. 2 3 4
3.Kendaraan
3.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
4.Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai.
5.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
6.Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodihkasi.
7.Uji Berkala KtsL Berbasis Baterai adalah pengujian kendaraan bermotor Iistrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
8.Nomor Identifikasi KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau arrgka yang dipasang atau dicetak pada KBL Berbasis Baterai atau yang disebut Vehicle ldentification Number (VIN).
9.Pemerintah Fusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
12.Tingkat
12.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
13.KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional adalah KBL Berbasis Baterai yang menggunakan tanda, gambar, logo, nama, dan kata yang berciri khas atau karakteristik Indonesia.

Pasal 2

(1)KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis dikelompokan ke dalam:
1. a.KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
2. b.KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih. (21 Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotcr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat menetapkan spesilikasi khusus untuk KBL Berbasis Baterai.

Pasal 3

Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:

a.percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
b.pemberian insentif;
c.penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
d.pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan
e.perlindungan terhadap lingkungan hidup.

BAB II

PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM NEGERI

Pasal 4

(1)Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas dalam forum Tim Koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai yang mengacu pada peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional. (21 Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

(1)Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan industri KBL Berbasis Baterai danf atau industri komponen KBL Berbasrs Baterai.
(2)Industri kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dan industri'komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufa.ktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 6

(1)Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam melakukan kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri. (2lKegiatan... PRES IDEN
(2)Kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri lain.
(3)Dalam rangka percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

Pasal 7

(1)Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai. (21 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan industri dapat bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai.
(3)Penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendukung:
1. a.pengembangan komponen utama KBL Berbasis Baterai;
2. b.pengembangan SPKLU yang efisien;
3. c.pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
4. d.industri KBL Berbasis Baterai dengan capaian TKDN yang tinggi; dan
5. e.pengembangan KBL Berbasis Baterai yang memenuhi standar teknis dan ramah lingkungan.

Pasal 8

(1)Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2Ol9 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 2l tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per seratus); dan 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus),
2. b.untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2Ol9 sampai dengan 2O2I, TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus); 2) tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 4Ooh (empat puluh per seratus); 3) taLrun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per seratus); dan 4) Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
(2)Tata cara penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh menteri yang menl'elenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian danlatau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

Produksi KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan merupakan perusahaan yang:

a.didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi KBL Bcrbasis Baterai. Pasal 10. . . PRES IDEN

Pasal 10

Produksi komponen KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan merupakan perusahaan yang:

a.didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memiliki rzin usaha industri untuk merakit atau memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung untuk KBL Berbasis Baterai sesuai ciengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal I 1

(1)Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis:
1. a.keadaan terurai tidak lengkap (Incompletelg Knock Dounl IKD); dan/atau
2. b.keadaan terurai lengkap (Completely Knock DownlCKD) (21 Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri komponen KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Downl IKD).
(3)Ketentuan mengenai keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Dounl IKDI dan keadaan terurai lengkap (Completely Knock Dounf CKDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perinclustrian.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021