DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Alokasi Biaya, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Penerima BOSDA, Penggunaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), : 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006: 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Model KTSP, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualiflkasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Opersional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,

27.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah:
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9):
29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7.Satuan Pendidikan adalah SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta.
8.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
11.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
12.Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah RKAS pada sekolah menengah, sekolah luar biasa dan madarasah aliyah di Provinsi Kalimantan Timur.
14.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan MA di lingkungan Kementerian Agama.
15.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
16.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

ALOKASI BIAYA

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur dana BOSDA pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
(2)Pemberian Dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri dialokasikan melalui belanja langsung.
(3)Pemberian Dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta dialokasikan melalui hibah.
(4)Pemberian Dana BOSDA yang dialokasikan sebagaimana pada ayat (3) tidak diperlukan permohonan dari penerima hibah.

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan dengan Keputusan Gubernur, setelah alokasi Dana BOSDA di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan :
1. a.Sisa Dana BOSDA tahun sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan: dan
2. b.Kurang atau lebih salur dana BOSDA tahun sebelumnya.
(3)Dalam hal Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperhitungkan sisa dana BOSDA dan kurang atau lebih salur tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.
(4)Berdasarkan alokasi Dana BOSDA yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupaka satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penyusunan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOSDA Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan :
1. a.Sisa Dana BOSDA tahun anggaran sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan: dan
2. b.Kurang atau lebih salur Dana BOSDA tahun anggaran sebelumnya.
(6)Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
(7)Berdasarkan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada kelompok Belanja Langsung, Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Menengah Atas Negeri, Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Luar Biasa Negeri yang diuraikan ke dalam jenis belanja :
1. a.Jenis belanja barang dana BOSDA, Obyek belanja barang dana BOSDA, dan rincian BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri, sebesar 606 dari jumlah dana BOSDA,
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
1. b.Jenis belanja Jasa dana BOSDA, Obyek belanja Jasa Dana BOSDA, dan rincian BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri, sebesar 3046 dari jumlah dana BOSDAj: dan
2. c.Jenis belanja Modal dana BOSDA, obyek belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor lainnya, pengadaan personal komputer, pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lain-lain, pengadaan buku ilmu pengetahuan umum, sebesar 1046 dari jumlah dana BOSDA. Berdasarkan data SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Hibah. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran belanja Dana BOSDA dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Kepala BPKAD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BOSDA untuk mengelola Dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri ditunjuk oleh Kepala SKPD Dinas. Dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri disalurkan oleh SKPD Dinas dengan mekanisme Belanja Langsung. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BOSDA untuk mengelola Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta, ditunjuk oleh Kepala BPKAD. Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta disalurkan oleh BPKAD dengan mekanisme hibah yang besarannya untuk setiap sekolah didasarkan atas data dari Dinas. Waktu Penyaluran dana BOSDA setiap per-triwulan yaitu Januari - Maret, April — Juni, Juli - September dan Oktober - Desember. Proporsi Penyaluran dana BOSDA terdiri dari :

a.TriwulanI : 254 dari alokasi satu tahun:
b.Triwulan II : 257Y6 dari alokasi satu tahun:
c.Triwulan III : 25”6 dari alokasi satu tahun, dan
d.Triwulan IV : 2546 dari alokasi satu tahun.

Pasal 5

(1)Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l),
(2)
(3)
(4)Bendahara Pengeluaran Dinas mengajukan permintaan pencairan Dana BOSDA kepada BPKAD melalui mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang (UP/TU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan DPA-SKPKD BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD mengajukan permintaan pencairan Dana BOSDA melalui mekanisme Langsung (LS) dan melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. | Besaran UP/TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran Dana BOSDA. Dana BOSDA yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disalurkan kepada masing-masing
(6)
(7)
(8)rekening SMA/SMK dan SLB Negeri paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas. Bukti penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen pendukung permintaan pencairan Dana BOSDA tahap berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran Dinas. (S) Dana BOSDA yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disalurkan kepada masing-masing rekening SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD. Bukti penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen pendukung permintaan pencairan Dana BOSDA tahap berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOSDA, atas usul Kepala Dinas melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Gubernur menetapkan Bendahara Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bendahara Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan rekening atas nama SMA/SMK/SLB Negeri.
(9)
(10)Bendahara Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan MA Swasta menyampaikan rekening Dana BOSDA atas nama SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta.
(11)
(12)
(13)
(14)(1S)
(16)Bendahara Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri, mencatat transaksi Dana BOSDA pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya :
1. a.Buku Pembantu Kas Tunai,
2. b.Buku Pembantu Bank,
3. c.Buku Pembantu Pajak, dan
4. d.Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. Bendahara Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, mencatat transaksi Dana BOSDA pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya:
5. a.Buku Pembantu Kas Tunai,
6. b.Buku Pembantu Bank,
7. c.Buku Pembantu Pajak, dan
8. d.Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. Terhadap SMA/SMK/SLB Negeri di bawah Dinas terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOSDA, bunga dan/atau jasa giro tersebut disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri, maka sisa Dana BOSDA tetap berada di rekening sekolah dan dilaporkan kepada PPKD melalui Dinas, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta, maka sisa Dana BOSDA tetap berada di rekening sekolah dan dilaporkan keada PPKD melalui SKPKD BPKAD, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana BOSDA, terdapat paket kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan perjanjian dengan Pihak Ketiga, Kepala SMA/SMK/SLB Negeri diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)

BAB IV

PENERIMA BOSDA

Pasal 6

Yang berhak menerima BOSDA dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a.SMA/SMK dan SLB Negeri dibawah Dinas,
b.SMA/SMK dan SLB Swasta yang memiliki dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), atau
c.MA Negeri dan Swasta yang memiliki dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Penerima BOSDA berkewajiban :
a.menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS),
b.memiliki rekening atas nama sekolah,
c.memberikan data siswa yang akurat,
d.melakukan Sinkronisasi peserta didik melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK),
e.menggunakan Dana BOSDA sesuai dengan ketentuan, dan menggunakan Dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab.f

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun. Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan Belanja Jasa Dana BOSDA maksimal 3046 (tiga puluh persen) dari dana BOSDA yang diterima satuan pendidikan. Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan Belanja Barang Dana BOSDA minimal 606 (enam puluh persen) dari dana BOSDA yang diterima satuan pendidikan. Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan Belanja Modal maksimal 10x» (sepuluh persen) dari dana BOSDA yang diterima satuan pendidikan. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a.Pengadaan buku pelajaran/ buku penunjang perpustakaan, . Peningkatan mutu guru meliputi in house training/workshop/ lokal karya,/!b.
c.Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk- bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat Proses Belajar Mengajar (PBM), pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas, . Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum, d. . Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, Compact Disk (CD), spidol, flashdisk, cartridge printer, tinta printer, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah, e. . Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatanf£ laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran, | . Biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, g . Honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, h. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran bahan ajar untuk remedial, persiapan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN), kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah: 1. Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya, . Menyewa/membeli genset sesuai kebutuhan jika peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka harus dicatatkan sebagai barang aset/inventaris, dan k. Biaya Pendaftaran, Transportasi, Konsumsi dan Akomodasi kegiatan/Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/ Pusat atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara. 1

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bendahara Sekolah Dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara Sekolah Dana BOSDA pada Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 berikutnya. Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara Dana BOSDA menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta setiap semester. Bendahara Dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas setiap semester, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir. Bendahara Dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA kepada Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD setiap semester, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir. Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab (SPTJB) Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dalam hal realisasi belanja Dana BOSDA oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri menghasilkan Aset Tetap dan aset lainnya serta menghasilkan barang persediaan berkala stok opname akhir tahun, dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dicatata sebagai barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA yang disampaikan oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri sampai dengan Semester II tahun berkenaan dan bukti penyaluran Dana BOSDA sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dinas.
(9)Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja Dana BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan/ Sekolah diberikan oleh pejabat berwenang dalam bentuk : a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi: c. Penerapan proses hukum: dan

d.Pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.
(2)Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk pelaksanaan BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri Tahun 2017 pada DPA SKPD Dinas masih menggunakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK) dan disesuaikan pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) pada RKPD Tahun 2018.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020