1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) diu bah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasa13 berbunyi sebagai berikut :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuna Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 14), diu bah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH DAERAHPADASEKOLAHMENENGAHJSEKOLAHLUARBrASA DANMADRASAHALIYAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN:
29.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Ban tuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 14);
2.Ketentuan Pasall1 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
(11)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran belanja Dana BOSDA dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Berdasarkan data SMAjSMK/SLB Swasta, MANegeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD),yang memuat rencana belanja Dana BOSDApada Kelompok Belanja Tidak Langsung Hibah.
a.Jenis belanja barang dana BOSDA, Obyek belanja barang dana BOSnA, dan rincian BOSnA untuk SMAjSMKjSLB Negeri, sebesar 60% dari jumlah dana BOSDA;
b.Jenis belanja Jasa dana BOSDA, Obyek belanja Jasa Dana BOSDA, dan rincian BOSDA untuk SMAjSMKjSLB Negeri, sebesar 30% dari jumlah dana BOSDA;dan
c.Jenis belanja Modal dana BOSDA,obyek belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor lainnya, pengadaan personal komputer, pengadaan bidang pendidikarr/keterampilan lain-lain, pengadaan buku ilmu pengetahuan umum, sebesar 10% darijumlah dana BOSDA.
(9)Berdasarkan RKASDana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOSnA pada kelompok Belanja Langsung, Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Menengah Atas Negeri, Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Luar Biasa Negeriyang diuraikan ke dalam jenis belanja :
(8)Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
a.Sisa Dana BOSDAtahun anggaran sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan; dan
b.Kurang atau lebih salur Dana BOSDAtahun anggaran sebelumnya.
(7)Dalam hal Keputusan Gubemur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penyusunan RKASDana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOSDATriwulan IV tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan :
(6)Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meneriam bantuan keuangan dari KabupatenjKota untuk alokasi tambahan BOSDA.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM KEPALA~KU~M_' ---- __ ~~ H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2017 NOMOR14. DR. H. RUSMADI ttd SEKRETARISDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR, Diundangkan di Samarinda pada tanggal6 Desember 2017 DR. H. AWANGFAROEKISHAK ttd GUBERNURKALIMANTANTIMUR, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal6 Desember 2017 Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(3)Jenis belanja barang, Jasa dan Modal dana BOSDA didasarkan atas RKAS SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta serta RKA SMA/SMK/SLB Negeri jumlah dana BOSDA mulai Tahun Anggaran 2018.
(4)Penyampaian RKASuntuk Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 15 November 2017.
(2)Untuk pelaksanaan BOSDA pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri menyampaikan RKAS SMA/SMK/SLB Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) kepada Kepala Dinas mulai Tahun Anggaran 2018.
(1)Untuk pelaksanaan BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri Tahun 2017 pada DPA SKPD Dinas masih menggunakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)dan disesuaikan pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) pada RKPDTahun 2018.
Pasall1