Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6.Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah yang seIanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksnakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah usnur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang emlaksanakan ur-usan pemerintah Daerah.
9.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan.
17.Pihak Lain adalah selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN yang mendapat penugasan melakukan Perjalan Dinas.
18.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkan Surat Perintah Tugas.
19.Surat Perintah Tugas yagn selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada pelaksanan Perjalanan Dinas.
20.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2 1. Perjalanan Dinas Dalarn Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
22.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk vvilayah Negera Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Negara.
23.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD/Unit SKPD / lokasi tertentu dimana penugasan Perjalanan Dinas ditetapkan.
24.Tempat 'rujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
26.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
28.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau ebberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
30.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggaita DPRD, Pegawai AN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
31.Pendamping adalah Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Pramu Pimpinan dan orang yang mendapat tugas pendampingan.
32.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
33.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
34.Biaya Riil adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung berdasarkan hari nyata dan pengeluaran sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
37.Keadaan Kahar adalah keadaan tertentu, atau di luar kondisi normal yang disebabkan oleh kegiatan bencana alam, kerusuhan masal, tidak ada penerbangan, atau kondisi tertentu lainnya yang tidak ada direncanakan sebelumnya.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP