DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Kalimantan Timur No.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perubahan pada: 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (5); 2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g; dan 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Menimbang GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Pera turan Pemerin tah Nomor 12 Tah un 20 19 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); ProvinsiOtonomDaerah-DaerahPem ben tukan
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang Pasa14

(1)Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negaraj daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
2. b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota.
(3)Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas melewati batas kota dalam satu wilayah daerah.
(4)Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam;
2. b.dihapus
  1. 1.Ketentuan Pasa14 ayat (4) huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berkut : KALIMANTANTIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR. PERATURAN GUBERNURPERUBAHAN KEDUA ATAS

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

(1)Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
(2)Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan plafon biaya tertinggi kecuali dalam keadaan kahar.
(3)Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS/Diluar PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 14

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasa16 Komponen biaya perjalanan dinas jabatan meliputi :

a.uang harian;
b.biaya transport, termasuk biaya tol;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota;
f.biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
g.biaya pemeriksaan Test COVID
1. 2.Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :
c.PNS, CPNS, dan Non PNS/diluar PNS yang berkantor di wilayah Kabupaten /Kota se Kaltim dan melaksanakan perjalanan dinas jabatan di wilayah Kabupaterr/Kota dengan jarak tempuh 50 km atau lebih dari ibukota Kabupaterr/Kota.

(5)Perjalanan Dinas jabatan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diberikan uang harian luar kota. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3 MUHAMMAD SA'BANI TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, Diundangkan di Samarinda pada tanggal 2 Februari 2021 ISRAN NOOR TID GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020