DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Pajak, NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2020 yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemberian Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai {Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor tranportasi, energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai tindak lanjut ketentuan

Mengingat

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan, perlu memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Wesite : http://kaltimprov.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Tahun 2020 dan Insentif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)',

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2020 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
7.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Kaltim Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 41);
8.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015 Nomor 23) diubah kembali dengan Pergub Kaltim Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Kaltim Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 Nomor 37) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2020 DAN INSENTIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE) UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1, Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

14.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebelum Tahun 2020; dan
b.NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2020 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 3

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
2. b.Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas :
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.alat - alat berat dan alat -alat besar;
6. f.sepeda motor roda dua; dan
7. g.sepeda Motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang. G U B E R N U R K A L I M A N T A N T I M U R SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2020 DAN INSENTIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELEKTRIC VEHICLE) UNTUK TRANSPORTASI JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 belum mengatur mengenai prosedur perhitungan bagi kendaran bermotor yang tidak tercantum dalam lampiran sehingga perlu pengaturan;
8. b.bahwa untuk peningkatan eflsiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor tranportasi, energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan, perlu memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Wesite : http://kaltimprov.go.id
10. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Tahun 2020 dan Insentif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle); : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. 5.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
  5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2020 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
  6. 7.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Kaltim Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 41);
  7. 8.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015 Nomor 23) diubah kembali dengan Pergub Kaltim Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Kaltim Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 Nomor 37) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2020 DAN INSENTIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE) UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1, Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

14.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebelum Tahun 2020; dan
b.NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2020 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 3

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
2. b.Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas :
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.alat - alat berat dan alat -alat besar;
6. f.sepeda motor roda dua; dan
7. g.sepeda Motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 4

a.Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
b.Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2019.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019