DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023

Nomor: 22
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Uraian Tugas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Rumah Sakit Mata; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas RSUD Korpri; Unit Organisasi Non Struktural; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasar ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintah dibidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah provinsi, terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yarig memberikan lajafiari secafa profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian:
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, perlu didukung dengan kebijakan daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5036) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website : http://kaltimprov.go.id Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
10.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159):
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451),
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 525),
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546),
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 10. 11. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie yang selanjutnya disingkat RSUD AWS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan adalah institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pelayanan pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI yang selanjutnya disebut RSUD KORPRI adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan. Rumah Sakit Mata yang selanjutnya disebut RS Mata adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat diutamakan kekhususan kesehatan mata. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan/pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit. Instalasi adalah satuan kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain. Unit adalah satuan kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan/atau penunjang yang lingkup kegiatannya lebih kecil dibanding instalasi. Kelompok Staf Medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tenaga Keperawatan adalah tenaga profesi yang memberikan asuhan keperawatan kepada individu, kelompok atau masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan /penyakit. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan yang bersifat Khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional. Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri atas:
1. a.RSUD AWS dengan klasifikasi kelas Aj b.RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan klasifikasi kelas Aj,
2. c.RSJD AHM dengan klasifikasi kelas A,
3. d.RS Mata dengan klasifikasi kelas C, dan
4. e.RSUD KORPRI dengan klasifikasi kelas D.
(1)
(2)
(3)
(4)URAIAN TUGAS RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN

Pasal 3

RSUD AWS dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. RSUD AWS mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan pendidikan. Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan:

a.promotif,
b.preventif,
c.kuratif, dan
d.rehabilitatif. RSUD AWS memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

Susunan organisasi RSUD AWS terdiri atas:

a.Direktur,
b.Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahkan:
1. 1.Bidang Pelayanan Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan (1

2.Bidang Keperawatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

c.Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
1. 1.Bidang Penunjang Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 2.Bidang Penunjang Non Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, membawahkan:
1. 1.Bagian Sumber Daya Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 2.Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
1. 1.Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional,
2. 2.Bagian Umum, Hukum dan Humas, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional,
3. 3.Bagian Keuangan dan Penganggaran, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
4. 4.Bagian Akuntansi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja RSUD AWS dapat dibantu unit non struktural yang terdiri atas:
a.Dewan Pengawas,
b.Satuan Pemeriksaan Internal,
c.Komite,
d.Instalasi:
e.Unit, dan Kelompok Staf Medis. Bagan susunan organisasi RSUD AWS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit dengan menetapkan kebijakan, membina, mengawasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan Rumah Sakit. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit. f. (1

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan program kerja dan kebijakan teknis sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional berdasarkan rencana strategis Dinas, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis umum dan keuangan, perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penunjang, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan penelitian, penetapan kebijakan strategis penyelenggaraan Rumah Sakit, visi, misi, nilai dan tujuan organisasi Rumah Sakit berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, penetapan sistem, prosedur dan tata kerja di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan kebijakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan, penetapan kebijakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis, penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan, penetapan kebijakan pengelolaan penelitian, pengembangan umum dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, penetapan kebijakan pengelolaan urusan administrasi umum dan keuangan di Rumah Sakit: penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi, pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan Rumah Sakit: pelaksanaan manajemen yang baik, kerja sama dan koordinasi, integrasi, singkronisasi dengan seluruh stakeholders atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: | pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap Satuan Pengawas Internal, Komite, Instalasi/Unit:, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan administrasi umum, sumber daya manusia dan keuangan, dan pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. b. d. e. £ h. L k. 1 m. n. Oo. r.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur mempunyai uraian tugas: a.

(1)merumuskan program kerja di lingkungan RSUD AWS berdasarkan rencana strategis RSUD AWS sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan daerah agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana, membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan, mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas, memimpin implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen human capital dan manajemen logistik dan manajemen keuangan serta pengembangan sistem infomasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi: memimpin tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik, memimpin implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit: memimpin pelaksanaan program pengendalian standar mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit yang berfokus pada peningkatan pengalaman pasien demi terciptanya budaya keselamatan pasien, serta terpenuhinya hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memimpin implementasi jaminan kesehatan nasional dengan prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi fraud serta gratifikasi di Rumah Sakit: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSUD AWS, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. b. d. e. f h. i. k. s.

Pasal 8

RSUD AWS memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas ditetapkan selaku pengguna anggaran dan Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran, b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
2. c.menandatangani surat perintah membayar, d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
3. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya,
4. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan, dan g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.
(7)Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(9)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

RSUD AWS memiliki otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.Direktur memiliki kewenangan menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan,mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019