DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentangPetunjuk Teknis Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemprov Kaltim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. THR meliputi: Gaji pokok; tunjangan keluarga; dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu dibuat petunjuk teknis tentang pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada perekonomian daerah dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYATAHUN 2020 KEPADA PEGAWAINEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TENTANG NOMOR 27 TAHUN 2020 SALINAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Mengingat

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambaban Lembaran Negara Republik Nomor 1106);
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.
1. a.administrator;
2. b.pengawas;
3. c.ungsional ahli madya;
4. d.fungsional ahli muda;
5. e.fungsional ahli pertama;
6. f.fungsional penyelia;
7. g.fungsional mahir;
8. h.fungsional terampil;
9. i.fungsional pemula; dan
10. j.pelaksana.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalamjabatan:
(1)Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
1. a.PNS;dan
2. b.CPNS. Pasal 2
  1. 4.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  2. 3.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon PNS.
  3. 2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
  4. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 1 PERATURANGUBERNURTENTANGPETUNJUKTEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADAPEGAWAINEGERI SIPIL DANCALONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSI KALIMANTANTIMUR.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk PNSdan CPNSdibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(1)Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan CPNSdibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya. PasalS
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.
(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 4

(3)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Dalam hal penghasilan pada Bulan Maret Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan sesuai penghasilan yang diterima pada bulan Maret Tahun 2020.

Pasal 3

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2020 NOMOR 28. MUHAMMAD SA'BANI ttd Diundangkan di Samarinda padatanggal14Mei2020 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, ISRAN NOOR ttd Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2020 GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011