DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

PP Ini mengatur mengenai pemberian THR kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Dan THR tidak diberikan antara lain kepada pejabat negara, wakil menteri, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi, dan lain-lain sesuai yang diatur dalam Pasal 5 PP ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyebaran Corona Virus Dbeclse 2Ol9 (COWD-lg) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; Mengingat. . . Menetapkan

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI. 4, Pejabat Negara adalah:

a.Presiden dan Wakil Presiden;
b.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat; c.Ketua...
c.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim Ad Hoc;
f.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
g.Ketua, Wakii Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
i.Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j.Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l.Gubernur dan Wakil Gubernur;
m.Bupati/Watikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
n.pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
1. 5.Penerima Pensiun adalah:
a.pensiunan PNS;
b.pensiunan Prajurit TNI;
c.pensiunan Anggota POLRI;
d.pensiunan Pejabat Negara;
e.penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
f.penerima. . . REPUELIK INDONESIA
f.penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
1. 6.Penerima T\rnjangan adalah:
a.penerima tunjangan veteran;
b.penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
c.penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan ;
d.penerima tunjangan janda/duda dari Penerima T\rnjangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c;
e.penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk N ederland Indone sisch Leger/ Koninklijk Marine;
f.penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNl/Anggota POLRI;
g.penerima tunjangan Prajurit TNl/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
h.penerima tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
i.penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNl/Anggota POLRI yang gugur; dan
j.penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.
1. 7.Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8.Lembaga...
2. 8.Lembaga Penyiaran Publik, yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. 9.Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. 10.Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri.

Pasal 2

T\rnjangan Hari Raya tahun 2O2O diberikan kepada:

a.PNS;
b.Prajurit TNI;
c.Anggota POLRI;
d.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
e.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
f.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;
g.Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
h.Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang; i.Hakim...
i.Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda kebawah, atau hakim dengan pangkat Kolonel kebawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
j.Penerima Pensiun atau T\rnjangan;
k.Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
1. 1.Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m.Calon PNS.

Pasal 3

PNS/Prajurit TNl/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e meliputi PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dalam jabatan:

a.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
b.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
c.fungsional ahli madya;
d.fungsional ahli muda;
e.fungsional ahli pertama;
f.fungsional penyelia;
g.fungsional mahir;
h.fungsional terampil;
i.fungsional pemula; dan
j.pelaksana.

Pasal 4

(1)Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dan huruf I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia; b.telah... REPUELIK INDONESIA
2. b.telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan pegawai non-PNS yang bekerja secara penuh pada LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
5. a.administrator;
6. b.pengawas;
7. c.fungsional ahli madya;
8. d.fungsional ahli muda;
9. e.fungsional ahli pertama;
10. f.fungsional penyelia;
11. g.fungsional mahir;
12. h.fungsional terampil;
13. i.fungsional pemula; dan
14. j.pelaksana.
(3)Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I merupakan pegawai non-PNS yang bekerja secara penuh pada lembaga selain LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a sampai dengan hurufj.
(4)LNS... l4l LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tahun 2O2O tidak diberikan kepada:

a.Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
b.Wakil menteri;
c.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
d.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
e.Dewan Pengawas BLU;
f.Dewan Pengawas LPP;
g.Staf khusus di lingkungan kementerian;
h.Hakim Ad Hoc;
i.Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
j.Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama; k.PNS...
k.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
l.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

(1)T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. (21 Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan TUnjangan Hari Raya.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi:

a.penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau b.penerima...
b.penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

a.Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
1. 1.pensiun pokok;
2. 2.tunjangan keluarga; dan/atau
3. 3.tunjangan tambahan penghasilan;
b.Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
c.Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; atau
d.Penerima T\rnjangan yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS pada LNS, LPP, dan pegawai lainnya, yaitu sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)Penghasilan
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jabatan yang setara.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang diberikan kepada PNS. Pasal I I Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2020