1.Ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasiona! Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut : PasalI PERATlJRAN GUBERNUR XAL1MANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN2018 TENTANGPENATAUSAHAAN PENGELUARANDANPERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUANOPERASIONALSEKOLAHNASIONALDANBANTUAN OPERASI0NAL BANTUAN SEKOLAH DAERAH ?ROViNSi KALIMANTANTIMUR. -Menetapkan MEMUTUSKAN:
13.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana 'Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sek618h Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur;
T2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan "nmur Nomor -lb Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 'Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
(1)SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
PasalS
3.Diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (Sa) sehingga PasalS berbunyi sebagai berikut :
e.SPP LS
1.Surat Pengantar SPP-LS.
2.Ringkasan SPP-LS.
3.Rincian SPP-LS.
4.Lampiran SPP-LS.
d.SPP-TU Nihil
1.Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya.
2.Surat pernyataan pengguna anggaranj'kuasa pengguna anggaran.
3.Surat pemyataan penggunaan sisas dana digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban dari dana yang diterima.
4.Lampiran laing yang diperlukan.
C. SPP,-TU
1.Copy surat permohonan pengajuan tambahan uang persediaan (TUP).
2.Salinan SPD.
3.Surat pernyataan penggunaan anggararr/kuasa pengguna anggaran.
4.Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU.
5.Lampiran lain yang diperlukan.
b.SPP-GU
1.Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya.
2.Salinan SPD.
3.Surat pernyataan penggunaan anggaran.
4.Kwitansi dinas dan kwitansi umum bermaterai.
5.Lampiran lain yang diperlukan.
c) SK Bendahara Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran Pembantu. d) SK Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaam Pembantu.
2.Copy surat permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
3.Copy surat permohonan Uang Persediaan (UP).
4.Salinan SPD.
5.Surat pengantar pengajuan SPP-UP.
6.Lampiran lain yang diperlukan, (Sa) Kelengkapan dokumen SPP LS Pengadaan barang dan jasa terdiri dari :
a.SK KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, SK Penandatanganan SPM/SPJ;
b.Copy SPD;
c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (bermaterai Rp.6.000,-);
d.Lembar ke-2 SPP;
e.Lembaran asli dan tembusan SPM;
f.Lembar ke-2 Surat Pemyataan Pengajuan SPP-UP atau fotocopy lembar ke-l yang bermaterai Rp.6.000,-;
g.Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
h.Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah;
(5)Kelengkapan Dokumen SPM-TUterdiri dari :
a.Lembar ke-2 SPP;
b.Lembar asli dan tembusan SPM;
c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran(bennaterai Rp. 6.000,-)
d.Surat Pennohonan TU dari Kuasa Pengguna Anggaran yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku (BUD);
e.Lembar ke-2 Surat Pemyataan Pengajuan SPP-TU (bennaterai Rp. 6.000,-); dan
f.Copy rekening koran yang terakhir dari Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(4)Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Dang (SPM- GU)terdiri dari :
a.Lembar ke-2 SPP;
b.Lembar asli dan tembusan SPM;
c.Surat Pemyataan Tanggung Jawab KUaSa.Pengguna Anggaran (bennaterai Rp. 6.000,-);
d.Daftar Rekapitulasi Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah diatas materai (sesuai bukti pengesahannya); dan
e.Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP atau photo copy lembar ke-l bermaterai Rp. 6.000,-.
(3)Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)terdiri dari :
a.SK. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran serta SK. Penandatanganan SPM/SPJ;
b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran [bermaterai Rp. 6.000,-};
c.Lembar ke-2 SPP;
d.Lembar asli dan tembusan SPM; dan
e.Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP atau photo copy lembar ke-l yang bennaterai Rp. 6.000,-.
(2)Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4)Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/GU yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah)
(3)Ganti Uang Persediaan merupakan penggantian uang muka kerja dari Kuasa BUD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggarari/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pembayaran Belanja Barang atau Jasa oleh bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai Rp. 20.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 melalui mekanisme transfer bank tidak dilakukan secara tunai.
(I) Pembayaran belanja dengan Ganti Uang Persediaan yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu] penerimaj'penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan terhadap pengeluaran yang diatas Rp. 200.000.000~- (dua ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) penerirna/penyedia barang/jasa dibayarkan melalui mekanisme LS. BABIVA BESARANBELANJADENGANGANTIUANGPERSEDIAAN
4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(11)Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaau/Oanti Uang Persediaarr/Tambahan Uang Persediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
(10)Penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
(9)Penerbitan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
(8)Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
(7)Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dari/atau pengeluaran terse but melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
(6)Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUDmenerbitkan SP2D.
1.Ringkasan kontrak pada pihak ketiga;
J. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; dan
k.Dokumen lainnya yang diperlukan.
H. SUR TO, SH PEMBINA UTAMAMUDA NIP. 19620527 198503 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM KEPALA BIRO HUKUM, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 29. DR. HJ. MEILIANA ttd PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, Diundangkan di Samarinda pada tanggal 24 J uli 2018 DR. H. AWANGFAROEK ISHAK ttd GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal24 Juli 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasalll