DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, UPTD PPPA, Kepegawaian, Jabatan, Tata kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat

(1)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur; PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPROVINSI KALIMANTANTIMUR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, TENTANG NOMOR 37 TAHUN 2020 SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR Mengingat Menimbang

3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN :

7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedorrian Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor.72 tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, UPTD PPA, menye1enggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana - teknis operasional pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
b.pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak; Pasa15

BAB I

KETENTUANUMUM ~ERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI _- UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTANTIMUR.

Pasal 4

Bagian Kedua Tugas UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Bagian Kesatu Kedudukan BABIII UPTD PPA Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2

5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pe1aksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 8

Paragraf 1 Tugas Bagian Keenam Subbagian Tata Usaha Kepala UPTDPPAmempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(4)Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaUPTDPPA.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang- dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
(1)Susunan Organisasi UPTDPPA,terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengaduan;
4. d.Seksi Tindak Lanjut; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 6

c.pemantuan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
d.penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
e.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
f.pembinaan KelompokJabatan Fungsional; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengaduan menyelenggarakanfungsi :
a.penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; .
b.pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
c.pelaksanaan pengelolaan kasus; _
d.pelaksanaan perlindungan korban di penampungan sementara; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Paragraf 2 Fungsi Seksi Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaankasus dan penyajian data dan informasi di bidang pengaduan.

Pasal 10

a.penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
b.penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
c.penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaanaset; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

(3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
(1)KelompokJabatan Fungsional berkedudukan pada UPTDPPAmempunyai tugas me1aksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM ~ERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI _- UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTANTIMUR.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM ~ERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI _- UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTANTIMUR.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016