BAB I KETENTUANUMUM ~ERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI _- UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTANTIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN :
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedorrian Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor.72 tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, UPTD PPA, menye1enggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana - teknis operasional pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
b.pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak;
Pasa15 Bagian Ketiga Fungsi UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupatenjkota.