DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dimaksudakan menjadi acuan dalam menemukan arah pook pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 1. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan: : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016: b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106): Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-' Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594): 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di. Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209), 6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs H Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2018: 7. 10. 11. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 8. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09): Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 48), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal, 5 Februari 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal, 5 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 KEBIJAKAN PENGAWASAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 A. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan merupakan arah pokok pengawasan dan media untuk menterjemahkan strategi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Renstra 2014-2018 menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016. Kebijakan Pengawasan 2016 ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kebijakan Pengawasan 2016 mengarahkan pengawasan pada penugasan rutin, penugasan inisiatif dan penugasan permintaan eksternal. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun akan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Hasil pengawasan ini harus sudah selesai pada bulan Desember 2016 dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2016. B. KEBIJAKAN PENGAWASAN Dalam rangka mewujudkan APIP yang profesional, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan transformasi budaya organisasi yang memiliki kerakteristik, yaitu :

1.Organisasi yang bersifat dinamis berorientasi pada hasil dengan. perencanaan yang jelas, terarah dan terkendali.
2.Konsekuensi dari struktur organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (SDM). Pimpinan unit kerja harus memetakan kemampuan SDM dan melakukan pembinaan serta melakukan supervisi penugasan.
3.Tata hubungan dan komunikasi yang sehat, jelas, tegas dan dilaksanakan secara konsisten, serta harus ada reward dan punishment dengan kriteria jelas.
4.Sinkronisi antara perencanaan dan penganggaran, dengan mengatur porsi alokasi anggaran pengawasan menjadi 50 untuk pengawasan/penugasan rutin, 204 pengawasan/penugasan inisiatif dan 30Y9 pengawasan/penugasan permintaan eksternal. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam tiga kelompok penugasan, yaitu :
1.Penugasan Rutin Penugasan rutin adalah penugasan yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu dilakukan oleh Inspektorat Priovinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarannya 50” dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang terdiri dari : (“) penundaan kegiatan.
2.Penugasan Inisiatif Penugasan Inisiatif adalah penugasan yang menjadi inisiatif Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarannya 20x» dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang terdiri dari : No. Arah Pokok Pengawasan
1.Pemeriksaan Kinerja SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset 2. | Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan SKPD
3.Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja
4.Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (")
5.Penerapan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja ()
6.Penanganan Pengaduan Masyarakat 7. | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 9. | Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (") penundaan kegiatan. Penugasan Permintaan Eksternal Penugasan Eksternal adalah penugasan sebagai respon atas permasalahan strategis yang dilaksnakan oleh Pemerintah Daerah dan harus ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarannya 3076 dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang terdiri dari : (“) penundaan kegiatan. No. Arah Pokok Pengawasan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov ke Kab/Kota Audit Bantuan Hibah/Dana Bansos Pemeriksaan Serentak Reviu LAKIP Provinsi Tahun 2015 Pembinaan kepada Pemda Kab/Kota (") Audit atas Permintaan Pemprov Reviu meeting pengawasan 3. No. Arah Pokok Pengawasan
1.Penerapan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada SKPD (") 2. | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (") 3. | Evaluasi Periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (")
4.Evaluasi Periodik Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (")
5.Evaluasi SAKIP Kab/Kota (") 6. | Monitoring, Verifikasi dan Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) (") 7. | Asistensi/Pemberian Advis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa serta Masalah terkait pengawasan.
8.|Tugas-tugas lain sesuai kebijakan Gubernur yang bersifat strategis dibidang pengawasan C. KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN Inspektur Provinsi Kalimantan Timur selaku penanggung jawab kegiatan diatas, harus melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Merumuskan strategi yang tepat dan terarah dalam bidang pengawasan yang lebih efesien dan efektif.
2.Menghasilkan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan dalam penyusunan laporan pengawasan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
3.Menyusun rencana penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). D. DUKUNGAN PENGAWASAN Dalam rangka dukungan atas pengawasan :
1.Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib memberikan informasi dan data terkait dengan kebijakan pengawasan.
2.Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah/Unit Kerja melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan. Dalam terkait dengan indikasi kerugian keuangan negara/ daerah akan dilimpahkan ke Majelis Tuntuntan Ganti Rugi untuk dilakukan penyelesaian tindak lanjutnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan apabila tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan akan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. - 1
3.Pelaksanaan kebijakan pengawasan wajib dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri.
4.Pendanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016. LAIN — LAINE. Khusus untuk tahun 2016, karena keterbatasan anggaran beberapa penugasan yang berasal dari permintaan eksternal dilakukan penundaan sampai ketersediaan anggaran memungkinkan. Samarinda, 5 Februari 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2008

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2008

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020