Penyelenggara PTSP memberikan penanganan khusus terhadap pengaduan yang disampaikan oleh whistle blower, dan pengaturan penanganannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD. BAB VIII TIM TEKNIS Pasal 20
(1)Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan PTSP dapat dibentuk Tim Teknis yang memiliki kompetensi memberikan pertimbangan teknis dalam rangka merekomendasikan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinarr/rion perizinan kepada Penyelenggara PTSP.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan / atau staf SKPD Teknis terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai koordinator pada SKPD Teknis terkait yang diwakilinya dalam rangka mengkoordinasikan personil di SKPD bersangkutan, untuk melakukan pemeriksaan teknis dilapangan dibawah koordinasi Penyelenggara PTSP.
(4)Apabila dipandang perlu, SKPD Teknis terkait dapat membentuk Tim Teknis internal dalam rangka mendukung penyelenggaraan PTSP, dengan tetap mengedepankan upaya koordinasi dengan Penyelenggara PTSP.
BABIX KETERBUKAANINFORMASI Pasal 21
(1)Penyelenggara PTSP memberikan informasi/ data terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (BPMPTSP)Kabupateri/Kota terkait di Daerah.
(2)Penyelenggara PTSP memberikan informasi/ data terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya kepada SKPD Teknis terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah.
(3)Penyelenggara PTSP memberikan informasij'data perizman dan non perizinan yang relevan sesuai aturan/ketentuan perundangan-undangan kepada masyarakat secara berkala melalui website BPPMD, media elektronik dan alat peraga visual lainnya; atau secara lisan dan atau tertulis atas permintaan masyarakat serta lembaga pemerintahan, pendidikan, swasta, swadaya masyarakat dan kelembagaan lainnya.
(4)Informasi/data perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan 'jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu serta tata cara pengaduan, maupun informasi /data perkembangan kualitatif dan kuantitatif perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan dibidang sektoraljteknis lainnya.
BABX SUMBER DAYAMANUSIA Pasal 21
(1)Pegawai yang ditugaskan dalam penyelenggaraan PTSP memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS (outsourcing).
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyelenggara PTSP berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram dengan baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penye1enggaraan PTSP.
BABXI KEPUASANMASYARAKAT Pasa122
(1)Penyelenggara PTSP berkewajiban melakukan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan PTSP secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayanan publik.
(2)Hasil penelitian IKM dipublikasikan secara terbuka melalui website BPPMD maupun media komunikasi lainnya.
BAB XII KERJASAMA Pasa123 Dalam pengembangan Penyelenggaraan PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP dapat melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Usaha, Lembaga- Lembaga Internasional dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII Pengawasan dan Pembinaan PTSP Bagian Kesatu Pengawasan PTSP Pasa124
(1)Dalam penyelenggaraan PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara berjenjang, dan melaporkanya kepada Gubernur.
(2)Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP dapat dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan BPPMD.
Bagian Kedua Pembinaan PTSP Pasal 25 BPPMD melakukan pembinaan dan koordinasi sesuai kewenangannya atas penyelenggaraan PTSP Daerah Kabupaterr/Kota. BABXIV PEMBIAYAAN Pasal 26 Segala biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber pendapatan lainnya yang sah . .. BABXV KETENTUANPERALIHAN Pasal 27
(1)Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penzman dan non perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 27 November 2014, maka penandatanganan surat perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Daerah dilakukan oleh Kepala BPPMD atas nama Gubernur atau atas nama Kepala BPPMD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Perizinan dan/ atau non perizinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum tanggal 27 November 2014 atau sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
(3)Pencabutan dan/ atau perpanjangan surat perizinan dan/ atau non perizinan yang te1ah diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Penyelenggara PTSP, pada saat surat perizinan dan/ atau non perizinan terse but sudah jatuh tempo untuk dicabut dan/ atau diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI KETENTUANPENUTUP Pasal 28 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.