Sasaran penyelenggaraan PTSPyaitu terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. BABII KEWENANGANDPMPTSPDANJENIS PERIZINAN Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5
(1)Urusan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh urusan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan dan didelegasikan oleh Pemerintah dan/ atau Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi :
a.kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubemur.
Bagian Kedua Jenis Perizinan Pasa16
(1)Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala DPMPTSP,meliputi bidang :
a.perhubungan;
h.perkebunan;
c.petemakan;
d.kesehatan;
e.tenaga kerja;
f.pertambangan dan energi;
g.kehutanan;
h.lingkungan hidup;
1.kelautan dan perikanan;
j.perindustrian dan perdagangan;
k.komunikasi dan informatika;
1.pertanahan;
m.sosial;
n.pariwisata;
o.pekerjaan umum; dan
p.Penanaman Modal.
{2} Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BABIII PENYELENGGARAANPTSP Pasal 7 Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi:
a.penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
b.penerbitan dokumen izin dan nonizin;
c.penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
d.pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.