DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018

Nomor: 52
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, tugas dan fungsi, susunan organisasi, rekomendasi, kerja sama dan laporan, masa jabatan, pemberhentian dan kode etik, dan pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dalam Peraturan Gubemur; Menimbang TENTANG PEMBENTUKANFORUMKOMUNlKASIPERKEBUNANBERKELANJUTAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANTIMUR, NOMOR52 TAHUN2018 SALINAN PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR GUBERNUR KAUMANTAN TIMUR Pembentukan Forum KPB bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung, mengembangkan strategi-strategi percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan dan penyelesaian permasalahan perkebunan multi sektor di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Forum KPBdimaksudkan sebagai wadah komunikasi Multi Pihak dalam upaya akselerasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 2

Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
3.Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pen b perkebun~ yang diselenggarakan secara berkelanjuw.:em d::: memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
4.Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Forum ~PB, adalah wadah komunikasi Multi Pihak dalam merumuskan memfaslhta,sl dan m~ncari solusi dalam penyelesaian masalah perkebun~ yang ~e~slfa~ multi sektor di Daerah, denaan berlandask asas kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi ol~ tugas dan fungsinya.
5.Multi Pihak adalah anggota Forum KPB yang merupakan orang perseorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Anggota Forum KPBadalah orang per orang atau perwakilan lembaga yang mendapat persetujuan dari lembaga masing-masing.
7.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan litbang, advokasi, komunikasi dan kerjasama, sertastrategi dan kebijakan.
8.Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi.
9.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
10.Panel Pakar adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya. MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNlKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN. Menetapkan

(1)Susunan organisasi Forum KPBterdiri atas:
1. a.dewan pembina;
2. b.ketua;
3. c.ketua harlan;
4. d.sekretaris;
5. e.ketua Pokja;
6. f.anggota; dan
7. g.Panel Pakar.

Pasal 7

SUSUNANORGANISASI

(1)Forum KPBbertugas untuk:
1. a.mengidentifikasi dan mencarl solusi terhadap permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sektor di Daerah;
2. b.membangun komunikasi Multi Pihak dalam membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tantangan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sektor di Daerah; dan
3. c.merumuskan kebijakan pengelolaan pembangunan perkebunan berkelanjutan secara Multi Pihak. Forum KPB berfungsi sebagai wadah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sektor dan pelaksanaan percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
(2)Pasal 6 BABIII TUGASDANFUNGSI Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum KPBdi Daerah. PasalS BABII PEMBENTUKAN Pembentukan Forum KPBmemiliki prinsip:
1. a.sinergi, yaitu anggota Forum KPB harus membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan Multi Pihak untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat dan berkualitas;
2. b.setara, yaitu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam diskusi, membuat keputusan dan merumuskan rekomendasi tanpa mengabaikan independensi;
3. c.saling melengkapi, anggota Forum KPB harus saling mengisi kekurangan dalam diskusi, dengan tidak ada yang dominan dalam diskusi untuk membuat keputusan dengan tetap mengedepankan transparansi; dan
4. d.bertanggungjawab, anggota Forum KPB dalam membuat keputusan berupa rekomendasi, harus menyampaikan data akurat dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPBdibantu oleh Pokja.

Pasal 8

(10)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Pengangkatan pengurus dan anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(8)Panel Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari akademisi atau praktisi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang perkebunan.
(7)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf f terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang berwenang dalam bidang Perkebunan;
2. b.swasta, berasal dari perwakilan perusahaan perkebunan, asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya;
3. c.masyarakat, berasal perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait;
4. d.perbankan, merupakan lembaga keuangan ditingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani dibidang perkebunan di Daerah;
5. e.lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
6. f.akademisi, merupakan para ahli dibidang perkebunan yang secara keilmuandiperolehsecaraformal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan.
(6)Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e dijabat oleh salah satu un sur Multi Pihak.
(5)Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas dan dibantu operasionalnya oleh Koordinator Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2)Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPBdapat bekerjasama dengan lembaga, institusi dan mitra pembangunan lainnya. Pasalll Dalam hal penyelesaian permasalahan perkebunan, ketua harian menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait melalui ketua Forum KPB sebagai bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. BagianKedua Kerjasama Pasall0
(4)Sekretariat berkedudukan di Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan keanggotaan Sekretariat ditetapkan dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Forum KPB.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi dan melakukan penapisan permasalahan yang menjadi prioritas yang ditangani oleh Forum KPB.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum KPB dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Forum KPB.
(3)Setiap Pokja beranggotakan unsur Multi Pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. a.Pokja Tata KelolaPerkebunan Berkelanjutan, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan terkait tata kelola pembangunan berkelanjutan;
2. b.Pokja Lingkungan Hidup dan Sosial, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan sosial-budaya yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan; dan
3. c.Pokja Produktivitas, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan produktivitas komoditas prioritas perkebunan. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum KPB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danj atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

BAB VII PEMBIAYAAN Anggaran dasar j anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPBdisusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harlan.

BAB VII

PEMBIAYAAN Anggaran dasar j anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPBdisusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harlan.

Pasal 14

(5)Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagimana diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Forum.
(4)Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:
1. a.melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;atau
2. b.melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Forum KPB.
(3)Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Ketua harlan dan ketua Pokja dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(1)Masa jabatan Forum KPB selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 13

BAB VI MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubemur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubemur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

BagianKetiga Laporan Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, ~H.~L....·----> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52. Hj. MEILIANA ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, Diundangkan di Samarinda pada tanggal 7 Desember 2018 H. ISRAN NOOR ttd GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 Desember 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

BABVIII KETENTUANPENUTUP - Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, =H'S~ PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1006 H. ISRAN NO OR ttd GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Samarinda, 7 Desember 2018 KOMUNIKASISUSUNAN ORGANISASI FORUM PERKEBUNAN BERKELANJUTAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 15

PEMBIAYAAN Anggaran dasar j anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPBdisusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harlan.

Pasal 14

Pasal 13

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubemur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 62A Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 15

PEMBIAYAAN Anggaran dasar j anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPBdisusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harlan.

Pasal 14

Pasal 13

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubemur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 62A Tahun 2023