1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberian Persetujuan; 4. Jangka Waktu dan Kerja Sama; 5. Pembagian Manfaat; 6. Pelaporan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Kewajiban dan Larangan; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi Dalam Rangka Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6133): 6. 3 Menetapkan 7. 10. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457), 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534): 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2024 tentang Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor ....), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM RANGKA KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Wali Kota adalah Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bupati adalah Bupati di Provinsi Kalimantan Timur.4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Persetujuan Terhadap Lokasi adalah otorisasi Gubernur/ Bupati/Walikota yang diberikan kepada entitas dalam melakukan kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan/atau kawasan mangrove yang berada di luar kawasan hutan. 6. Entitas adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 8. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Sektor adalah sektor Nationally Determined Contribution selanjutnya disingkat NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Gambut adalah ekosistem gambut yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang belum sepenuhnya terdekomposisi. Kawasan Mangrove adalah ekosistem hutan yang khas yang tumbuh di wilayah pesisir dan/atau dipengaruhi pasang surut air laut. Hutan Negara yang bukan merupakan kawasan hutan adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5
BAB II
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam Tata Cara Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi dalam rangka Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme perdagangan emisi atau offset Emisi GRK meliputi:
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
BAB III
Gubernur memberikan Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha milik swasta.rp LO rp
Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak bersifat perizinan. Dalam hal Entitas telah mendapatkan Persetujuan Terhadap Lokasi, selanjutnya Entitas wajib memenuhi persyaratan dan/atau dokumen pendukung untuk perdagangan karbon sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan Persetujuan Terhadap Lokasi secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
BAB IV
Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) dapat diberikan:
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:
BAB V
Pembagian manfaat dari hasil Perdagangan Karbon dialokasikan untuk Entitas, Daerah dan Masyarakat. Besaran pembagian manfaat dimuat dalam perjanjian kerja sama dari setiap hasil Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan. Manfaat ekonomi dari kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, termasuk upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan. Manfaat ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditujukan kepada:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)