menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, d Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur | Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Wesite : http://kaltimprov.go.id 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956):
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78),
7.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 23),
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan : a. “peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentng Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 49), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita ' Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 61): Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang ' Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 24): diubah sebagai berikut : 1. 2. Ketentuan Pasal 46A, dihapus. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang erupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 November 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 73. b. ttd MUHAMMAD SA'BANI Salinan sesuai dengan aslinya SE EA RN RAH PROV. KALTIM SRINRO HUKUM, ETARIAT WADI. SH. M.Si UTAMA MUDA NIP. 19710124 1997703 1 007 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIZINAN NON PERIJINAN SANGKA
1.API-U (Angka Pengenal Importir- Umum): 5 Hari PERINDUSTRIAN 2. API- P (Angka Pengenal Importir Produsen), 5 Hari
3.Izin Usaha Simpan Pinjam 5 Hari Pengeluaran : 2 Hari
1.Ternak Potong 2 Hari
2.Bibit Ternak 2 Hari
3.Ayam Afkir 2 Hari
4.Unggas Potong 2 Hari
15.Unggas Layer 2 Hari
6.Hewan Kesayangan 2 Hari
7.Produk Hewan 2 Hari
8.DOC/DOD 2 Hari
9.Telur Tetas 2 Hari
10.Telur Konsurnsi 2 Hari PETERNAKAN Pemasukan : 2 Hari
1.Ternak Potong 2 Hari
2.Bibit Temak 2 Hari
3.Ayam Afkir 2 Hari
4.Unggas Potong 2 Hari
5.Unggas Layer 2 Hari
16.Hewan Kesayangan 2 Hari
7.Produk Hewan 2 Hari 1s. boryoop 2 Hari
9.Telur Tetas 2 Hari
10.Telur Konsumsi 2 Hari
11.Vaksin 2 Hari A. Sub Bidang LLAJ
1.Izin Trayek Operasi, 7 Hari
2.Irin Insidentil:
7 Hari
3.Kartu Pengawasan 7 Hari
4.Persetujuan Hasil Dokumen Anlisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 15 Hari
5.Crossing / Izin Perlintasan 14 Hari B. Sub Bidang Pelayaran
1.Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi: 7 Hari
2.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat: 7 hari
3.Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPAL) 7 hari
4.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, 7 hari
5.Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, (SIUJPT) 7 hari PERHUBUNGAN 0.Mai Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan 7 hari
7.Izin Usaha Taily Mandiri, 7 hari
8.Izin Usaha Depo Peti Kemas, 7 hari
9.Izin Kapal GT 7 - GT 35, 7 hari
10.Izin Kapal GT 35 - GT 50, 7 hari
11.Izin Kapal GT 50 - GT 150, 7 hari
12.Izin Kapal GT 300, 7 hari D. Sub Bidang ASDP, 13 Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, 7 hari
14.Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota 7 hariaridalam Provinsi,
15.Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau, 7 hari
16.Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota 7 hariDalam Provinsi 2 7 GT,
17.Izin Trayek Angkutan sungai danau Antar Kab/Kota 7 haridalam provinsi s 7 GT, A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian,
1.Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi), 7 Hari
2.Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan), 7 Hari
3.Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional), 7 Hari B. Bidang Sarana Kesehatan, KESEHATAN
1.Izin Rumah Sakit Umum Kelas B, 7 Hari
2.Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B: 7 Hari 7 Hari3. Surat Tenaga Register (STR):
0 -KK
4.Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT): 7 Hari
5.Izin Industri Kosmetik:
7 Hari A. Bidang Pertambangan Umum :
1.Surat Tanda Registrasi, 3 HariPERTAMBANGAN DAN ENERGI
2.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) : 3 Hari
1.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 3 Hari A. Bidang Perikanan Tangkap :
1.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): 7 Hari
2.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) »5 — 30 GT: 7 Hari
3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) » 5 - 30 GT: 7 hari
4.Surat Izin Kapal Pengangkuat Penangkapan Ikan Hidup 7 HariHasii Tangkap (SIKPI-PT) »5 - 30 GT: ari KELAUTAN DAN 5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-AP) »5 - 30 7 Hari PERIKANAN GT, ii
1.Surat Keterangan Andon 7 Hari B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan :
1.Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP): 7 Hari
2.Surat Izin Usaha Budidaya (SIUP) 7 Hari
3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Budidaya 7 Hari (SIKPI-PB) »5 - 30 GT PERKEBUNAN 1. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan 7 Hari KOMUNIKASI DAN J1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel 3 Hari INFORMATIKA Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi:
1.Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), 7 Hari SOSIAL
1.Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) 7 Hari Skala Provinsi,
1.Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 7 Hari Asing),
2.Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 7 Hari Asing):
TENAGA KERJA
3.Izin Operasional Perusahaaan Penyedia Jasa 7 Hari Pekerja/Buruh.
4.Izin Operasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana 7 Hari Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
1.Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh 1 Hari (PPIU),
2.Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/ Lembaga Pembinaan & Pengembangan 1 Hari Seni Budaya,
3.Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri 1 Hari Pariwisata Indonesia di Jakarta, PARIWISATA 4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni 1 Hari Budaya Kaltim:
5.Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara 1 Hari Pameran (EO) di Kaltim:
6.Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter, 1 Hari
7.Rekomendasi Restoran Waralaba. 1 Hari GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR
1.Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 7 Hari
2.Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan 7 Haripada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi an PEKERJAAN UMUM 15. Izin Pengalihan Alur Sungai dan atau Pemanfaatan Ruas . . 7 Haribekas sungai pada wilayah sungai kewenangan Provinsi
4.Izin Pengalihan Jalan 20 Hari
5.Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija) 20 Hari
1.Izin Prinsip 3 Hari PENANAMAN MODAL 12. Izin Prinsip perubahan 2 Hari
3.Izin Prinsip Perluasan 2 Hari TOTAL 55 32 Grand Total 87 dengan aslinya PROV. KALTIM KEPALA ADI. SH. M.Si TAMA MUDA NIP. 19710124 1997703 1 007