menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor :t-7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
tentang Republik Lembaran Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website: http://kaltim.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi PejabatjPegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota DPRD;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor9);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRDProvinsi Kalimantan Timur.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD pegawai dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pimpinan dan AnggotaDPRD.
8.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan serta digaji menu rut peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan TinggiMadya, Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Jabatan Administator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi pemerintahan.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
13.Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan kontrak keIja.
14.Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
15.Tim Gubernur Untuk Pengawaalan Percepatan Pembangunan selanjutnya disingkat TGUP3 adalah tenaga PNS dan non PNS memiliki keahlian dan dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai khusus dalam membantu Gubernur.
yang yang tugas
16.Kelompok pakar atau Tim Ahli adalah tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang tugasnya mernfasilitasi kegiatan - kegiatan kedewanan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD),(Bamus, Banggar, Banlegda, Badan Kehormatan dan Komisi).
17.Tenaga Ahli DPRD adalah tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Provo Kaltim yang tugasnya mernfasilitasi kegiatan dewan pada Fraksi.
18.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat DaerahjPNS, CPNS, Non PNS.
19.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkanSurat Perintah Tugas.
20.Surat Perjalanan Dinasyang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat/PNS,CPNS, Non PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.
21.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota danj atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negen.
22.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari temp at kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas permintaan sendiri.
23.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara.
24.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerab./pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD.
25.Lumpsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus.
26.At cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.