DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi : a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; b. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan c. Larangan Perjalanan Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor :t-7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website: http://kaltim.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi PejabatjPegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota DPRD;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor9);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor2); MEMUTUSKAN: Menetapkan PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRDProvinsi Kalimantan Timur.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD pegawai dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pimpinan dan AnggotaDPRD.
8.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan serta digaji menu rut peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan TinggiMadya, Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Jabatan Administator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi pemerintahan.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
13.Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan kontrak keIja.
14.Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
15.Tim Gubernur Untuk Pengawaalan Percepatan Pembangunan selanjutnya disingkat TGUP3 adalah tenaga PNS dan non PNS memiliki keahlian dan dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai khusus dalam membantu Gubernur. yang yang tugas
16.Kelompok pakar atau Tim Ahli adalah tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang tugasnya mernfasilitasi kegiatan - kegiatan kedewanan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD),(Bamus, Banggar, Banlegda, Badan Kehormatan dan Komisi).
17.Tenaga Ahli DPRD adalah tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Provo Kaltim yang tugasnya mernfasilitasi kegiatan dewan pada Fraksi.
18.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat DaerahjPNS, CPNS, Non PNS.
19.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkanSurat Perintah Tugas.
20.Surat Perjalanan Dinasyang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat/PNS,CPNS, Non PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.
21.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota danj atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negen.
22.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari temp at kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas permintaan sendiri.
23.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara.
24.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerab./pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD.
25.Lumpsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus.
26.At cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.perjalanan dinas jabatan; dan
2. b.perjalanan dinas pindah. Pasa13 Petjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :
3. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b.: ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat Daerah dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja; dan
4. c.melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan.
5. d.dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana huruf c, Kepala SKPDberhak melakukan kebijakan internal. BABII PERJALANANDINASDALAMNEGERI Umum Pasal 4
(1)Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negarajdaerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri:
1. a.PeIjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota.
(3)PeIjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas melewati batas kota dalam satu wilayah daerah.
(4)PeIjalanan Dinas Jabatan dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)huruf b terdiri:
1. a.Perjalanan dinasjabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam;
2. b.Petjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
3. c.Perjalanan dinas bagi Sopir yang mengantar j menjemput ke Bandara APTPranoto Samarinda.

Pasal 5

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.Pimpinan DPRD;
c.AnggotaDPRD;
d.Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3);
e.Tenaga Ahli DPRD,KelompokPakar DPRDj Tim Ahli DPRD;
f.PNS;
g.CPNS;
h.Non PNS;dan
1. 1.Diluar PNS. Paragraf2 Komponen Perjalanan Dinas Pasal 6

(1)Komponen perjalanan dinas jabatan meJiputi :
1. a.biaya harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representatif;
5. e.sewa kendaraan dalam kota; dan
6. f.biaya menjemput/rnengantar jenazah.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum terdiri dari:
1. a.uang makan;
2. b.uang transport lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Pejabat, PNS, CPNS, yang mengikuti pendidikan, kursus, bimtek, seminar, workshop dan kegiatan lain sejenisnya yang akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari.
(4)Pejabat, PNS, CPNS, yang mengikuti pendidikan, kursus dan bimtek, diberikan tambahan uang saku selama mengikuti kegiatan.
(5)Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarannya disesuaikan dengan Standarisasi Harga dan Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
(6)Biaya transportasi pesawat udara dan biaya tranportasi lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya riil.
(7)Biaya bagasi terkait dengan dokumen / barang kedinasan dapat dibayarkan secara at cost.
(8)Gubernur/Wakil Gubemur, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya standar tiket pesawat kelas bisnis.
(9)Anggota DPRD, PNS, CPNS, TGUP3, Non PNS/Diluar PNS standar tiket pesawat kelas ekonomi.
(10)Dalam hal kesulitan memperoleh sarana tranportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pemyataan yang diketahui oleh PA/KPA.
(11)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
1. a.di hotel; atau
2. h.di tempat menginap lainnya.
(12)Biaya penginapan dibayarkan secara at cost atau biaya riil dan tidak boleh melebihi dari tarif hotel yang telah ditetapkan.
(13)Bagi yang melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya hotel untuk tugas/kegiatan yang sama, lebih dari 1 (satu) orang dengan mencantumkan kedua narna yang menginap di bill hotel.
(14)Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tim/kepanitiaanypeserta kegiatan dapat menginap di hotel/ penginapan di tempat acara, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel tersebut.
(15)Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan Gubernur/Wagub dan Ajudan Pimpinan DPRD, dapat menginap di hotel/penginapan yang sarna dengan pimpinannya, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia dihotel tersebut.
(16)Dalarn hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat penginapan yang telah ditentukan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota temp at tujuan yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum dengan membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalarn larnpiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(17)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalarn larnpiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(18)Sewa kendaraan dalarn kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan untuk keperluan pelaksanaan tugas di kota tujuan terkait undangan kegiatan / event bersifat nasional.
(19)Pejabat yang mewakili atas narna Gubernur/Wakil Gubernur, diberikan fasilitas akomodasi sarna dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
(20)Uang Representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Staf Ahli Gubernur.
(21)Biaya menjemput/rnengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput./pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(22)Biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dibayarkan secara at cost atau biaya riil.
(23)Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(24)Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan plafon biaya tertinggi. Paragraf3 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pasal 7
(1)Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
(2)Sekretaris Daerah apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/Iein dari Gubernur/Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan atau tidak berada ditempat, dalam keadaan mendesak Sekretaris Daerah dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur / Wakil Gubernur.
(4)Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, TGUP3, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah/Iain dari Sekretaris Daerah.
(5)Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka persetujuan/ perintahj'izin diterbitkan oleh pelaksana tugas / pelaksana harian.
(6)Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang.
(7)Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPD· untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.
(8)Penerbitan SPT dan SPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuau/perintah/fzin dari pejabat yang berwenang.
(9)Bagi pelaksana perjalanan dinas seperti dalam rangka rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatan/kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/ atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan.
(10)Pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan panjar, dan dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 8

(1)SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) ditandatangani oleh :
1. a.SPT Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dan apabila Gubernur tidak berada ditempat, SPT Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur;
2. b.SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
3. c.SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan dalam hal kondisi mendesak dan Gubernur / Wakil Gubernur tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. d.SPr Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubemur, TGUP3dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kecuali R8UD Dr. Kanujoso DjatiwibowoBalikpapan 8Pr ditandatangani oleh Direktur R8UD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, atas nama Sekretaris Daerah;
5. e.8Pr Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan apabila tidak berada ditempat, 8PT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk;
6. f.8Pr Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PN8 dan Diluar PN8 di lingkungan 8ekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Kepala Biro dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan apabila Kepala Biro tidak berada ditempat, 8PT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;
7. g.8Pr Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di lingkungan masing- masing 8KPD ditandatangani oleh Kepala 8KPD, dan apabila Kepala 8KPD tidak berada ditempat, 8PT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;
8. h.8Pr Kepala UPrD yang berada satu kota dengan Perangkat Daerah induk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Induk sedangkan Kepala UPrD yang berada tidak satu kota dengan Perangkat Daerah Induk, maka 8PT ditandatangani oleh kepala UPTDatas nama Kepala Perangkat Daerah induk;
  1. 1.8PT Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPN8, Non PN8 dan Diluar PN8 di lingkungan UPTD,ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila Kepala UPTDtidak berada ditempat, 8PT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk; J. 8Pr Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Sekretaris Daerah;
9. k.SPr Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Fungsional, CPNS, Non PNS dan Diluar PN8 pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung, apabila Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat, 8PT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk; dan
10. l.8Pr Tenaga Ahli, KelompokPakar / Tim Ahli DPRDditandatangani oleh Sekretaris Dewan DPRD, apabila Sekretaris DPRD tidak berada ditempat, SPTditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelaksanaan perjalanan dinas yang melibatkan Perangkat Daerah lain maka 8PT dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
(3)Permohonan peIjalanan dinas Kepala Perangkat Daerah danj'atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah mendapat persetujuan, 8PT diproses lebih lanjut oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

(1)Sf! yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang selanjutnya Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD beserta rincian biaya dan kwitansi/bukti pembayaran sesuai jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)SPD beserta rincian biaya dan kwitansifbukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasall0
(1)Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima belas) hari kalender, sesuai SPDyang telah diterbitkan.
(2)Jumlah hari Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1)disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyata.
(3)Perjalanan dinas Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Tenaga Ahli Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah yang melebihi jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bagi anggota DPRD mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
(4)Bagi Pejabat Administrator kebawah yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 15 (lima belas) hari kalender harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
(5)Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPD, dikarenakan keadaan kahar atau perintah pimpinan untuk melaksanakan tugas tambahan, pejabat yang berwenang dapat memberikan tambahan transport, uang harian, biaya penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
(6)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bencana alam, kerusuhan masal dan tidak ada penerbangan.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)dan PNS yang ditugaskan dalam pemeriksaan. Paragraf4 Pertanggungjawaban Pasalll
(1)Pertanggungjawaban setelah melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan :
1. a.membuat Laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.menyampaikan bukti kelengkapan perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima)hari dengan melampirkan :
  1. 1.SPDyang telah ditandatangani oleh pejabat setempat.
  2. 2.Laporan hasil perjalanan dinas. -II-
  3. 3.Tiket pesawat udara dan boarding pass.
  4. 4.Bukti pembayaran penginapan.
  5. 5.Kwitansi transportasi ke pelud dalam dan luar daerah. dany atau
  6. 6.Transportasi dalam kota khusus Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD.
3. c.tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun media online;
4. d.bukti pembayaran penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun media online; dan
5. e.Pejabat setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 1 adalah pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.
(2)Bagi yang mempergunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai denganbukti pembelian bahan bakar dan bukti inap kendaraan, sebagai pengganti biaya transport.

Pasal 13

Dalam hal teIjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibayarkan dengan ketentuan :

a.surat pernyataan pembatalan tugas peIjalanan dinas dari atasan pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari atasan pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.menyerahkan bukti besaran pengembalian biaya transport dari travel atau jasa penerbangan dan I atau biaya penginapan dari tempat penginapan yang disahkan oleh PA/KPA; dan
d.apabila tidak ada pengembalian biaya transport dari travel atau jasa penerbangan dan / atau biaya penginapan, maka wajib menyerahkan bukti pembelian.

(1)Perjalanan dinas pindah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Komponenbiaya perjalanan dinas pindah terdiri atas :
1. a.biaya transport pegawai;
2. b.biaya transport keluarga;
3. c.biaya pengepakan dan angkutan barang dibayarkan riil cost; dan
4. d.uang harlan. - l2-
(3)Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada rincian biaya peIjalanan dinas.
(4)Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
1. a.biaya transportasi dan uang harlan pegawai beserta keluarga yang sah paling banyak 4 (empat) orang;
2. b.keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat meliputi istri/ suami, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang belum berusia 25 tahun atau telah berusia diatas 25 tahun namun dalam keadaan cacat dan belum/pernah menikah serta tidak mempunyai penghasilan sendiri diberikan biaya sesuai tingkat golongan pegawai negeri yang dipindah/mutasi; dan-
3. c.selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b bagi pegawai negeri paling rendah Jabatan Pelaksana Golongan IV atau Jabatan Administrator diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang diberikan biaya setara pegawai negeri Pejabat Pelaksana Golongan L
4. a.Gubernur dan Wakil Gubemur;
5. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;dan
6. c.PNS.

BAB III

PERJALANANDINASLUARNEGERI

Pasal 16

Jenis kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :

a.kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.studi banding;
d.seminar;
e.loka karya;
f.konferensi;
g.promosi potensi daerah
h.kunjungan persahabatan atau kebudayaan
i.pertemuan intemasional; dan
j.penandatanganan peIjanjian intemasional.

(1)Pelaksana perjalanan dinas mengajukan permohonan ijin perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Gubemur / Wakil Gubernur untuk diproses lebih lanjut oleh Biro Humas Sekretariat Daerah.
(2)Dalam hal Gubernur/ Wakil Gubemur tidak berada ditempat permohonan ijin dapat diajukan kepada Sekretaris Daerah. '
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan jabatan;
2. b.NIP bagi PNS;
3. c.tujuan dan manfaat kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
4. d.kota / negara yang dituju;
5. e.agenda perjalanan;
6. f.waktu pelaksanaan; dan
7. g.sumber pendanaan.
(4)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) melampirkan :
1. a.surat undangan;
2. b.Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. c.fotocopy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan atau
4. d.surat keterangan pendanaan.
(5)Gubemur menyampaikan permohonan ijin perjalanan dinas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pusat Fasilitasi Kerjasama untuk mendapatkan rekomendasi.
(6)Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pusat Fasilitasi Kerjasama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal - hal yang sangat mendesak.

Pasal 18

(1)Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
(2)Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
3. c.delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

(1)Pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan petjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
(2)Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
2. b.paspor dinas/ paspor pribadi;
3. c.exit permit;
4. d.visa;
5. e.Surat Perintah Tugas (SPf); dan
6. f.Surat Petjalanan Dinas (SPD).
(3)Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka ketjasama dalam rangka penandatanganan petjanjian intemasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI)dan Memorandum of Understanding (MOU),Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat KonfirmasiPerwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(4)Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
(5)Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan.
(6)Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, ditambah dengan surat konfrrmasi Perwakilan Republik Indonesia.
(7)SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f yang diproses oleh Biro Umum setelah mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri dari Menteri Dalam Negeri.
(8)SPT dan SPD Gubemur / Wakil Gubemur ditandatangani oleh Gubemur, jika berhalangan SPTdan SPD ditandatangani oleh Wakil Gubemur.
(9)SPT dan SPD PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubemur, dan apabila berhalangan SPT dan SPD ditandatangani Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Pasal 21

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

PERJALANANDINASLUARNEGERI

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

PERJALANANDINASLUARNEGERI

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020