5.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 huruf d diubah sehingga Pasal 16 berbunyi se bagai beriku t :
(13)Pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan panjar, dan dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (ll)Penerbitan SPT dan SPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang. (12)B~gi pelaksana perjalanan dinas seperti dalam rangka rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatarr/ kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/ atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/ tempat pelaksanaan. I I I I I I I BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41 MUHAMMADSA'BANI ttd Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM KEPALA BIRO HUKUM, Diundangkan di Samarinda pad a tanggal 14 Juli 2020 ISRAN NOOR ttd GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. PasalII
(3)Permohonan perjalanan dinas Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah mendapat persetujuan, SPT diproses lebih lanjut oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
1.SPT Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di lingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila Kepala UPTD tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;
J. SPT Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Sekretaris Daerah;
k.SPT Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Fungsional, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung, apabila Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk; dan
l.SPT Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan DPRD, apabila Sekretaris DPRD tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelaksanaan perjalanan dinas yang melibatkan Perangkat Daerah lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan pelaksana perjalanan din as yang bersangkutan.