DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Landasan Perilaku dan Kode Etik; 3. Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik; 4. Budaya Pelayanan; 5. Penghargaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Sanksi; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah diperlukan pedoman dalam perilaku dan kode etik dalam melaksanakan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah: . bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu melakukan pengaturan tentang Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333: Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id b. 1 2

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781),
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234),
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78),
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 71), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 3. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 4 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah, Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membawahi pelaksana pelayanan publik. Kepala Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kepala Penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membawahi pelaksana pelayanan publik. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja pada Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik adalah aturan, norma, pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan, serta hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada pengguna layanan. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Budaya Pelayanan adalah sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif ASN dan pelanggan. 5. 6. 7. 8. 9. 16. 17. 18. 5 Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kearifan Lokal adalah gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, yang dapat berupa bahasa, simbol, ornamen, produk/jenis layanan, pola pelayanan, adat istiadat, dan hal-hal lain yang terkait dengan nilai-nilai budaya lokal maupun situasi dan kondisi daerah lokal dimana proses pelayanan publik diselenggarakan dan/atau dijalankan. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik dalam bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.menjaga martabat, kehormatan dan citra Penyelenggara serta sebagai bentuk profesionalisme sumber daya manusia Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak diskriminatif. b.

BAB II

LANDASAN PERILAKU DAN KODE ETIK

Pasal 4

Penyusunan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara, b. 6
c.memperhatikan nilai luhur kemanusiaan,
d.menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak berpihak dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan,
e.selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ASN dan abdi masyarakat, dan f£. memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas pekerjaan.

Pasal 5

Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik berlandaskan pada:

a.asas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang meliputi: 1 9. 10. 11. 12. .kepentingan umum, yaitu Pelayanan Publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umumj, .kepastian hukum, yaitu Pelayanan Publik memiliki dan2. mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya, . kesamaan hak, yaitu masyarakat memiliki kesamaan hak3. dalam menerima Pelayanan Publik, .keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pihak-pihak yang4. berkaitan dengan Pelayanan Publik memiliki hak dan kewajiban yang sama, . keprofesionalan, yaitu dalam menjalankan tugas, pihak yang5. terlibat dalam Pelayanan Publik haruslah bersikap profesional, . partisipatif, yaitu pihak yang terlibat dalam Pelayanan6. Publik harus bersikap partisipatif, .persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu semua7. masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif, .keterbukaan, yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam8. Pelayanan Publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi, akuntabilitas, yaitu pihak Pelayanan Publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat yang rentan, yaitu pihak Pelayanan Publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan, ketepatan waktu, yaitu pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit- belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah. 7
b.Disiplin ASN.

BAB III

PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik meliputi:

a.tata aturan perilaku,
b.hak dan kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik,
c.larangan Pelaksana Pelayanan Publik, dan
d.nilai-nilai pribadi Pelaksana Pelayanan Publik.

Pasal 7

Tata aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: jujur, disiplin, proporsional dan profesional, adil dan tidak diskriminatif, peduli, teliti dan cermat, ramah, bersahabat dan tersenyum, tegas dan memberikan pelayanan tidak berbelit-belit, dan mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun. mp App

Pasal 8

Hak Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.segala hak yang melekat padanya sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan,
b.melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya,
c.melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan Standar Pelayanan serta memperoleh istirahat di luar jam pelayanan,
d.memperoleh penghargaan/apresiasi atas kinerja dalam pemberian Pelayanan Publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur berdasarkan kebijakan penyelenggara,
e.memperoleh tambahan penghasilan/insentif sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah,
f.mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait Pelayanan Publik dan/atau terkait tugas pokok dan fungsi dan/atau terkait pengembangan diri,
g.mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan selama menjalankan tugas pelayanan dari penyelenggara,
h.memperoleh fasilitas/sarana prasarana dalam tugas pelayanan,
i.menggunakan kearifan lokal untuk mempermudah proses pelayanan kepada pengguna layanan/Masyarakat, 8 melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k.

Pasal 9

Kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. b. menerima dengan baik setiap permohonan pelayanan, menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/ rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan, baik pada saat bertatap muka langsung, melalui telepon, surat elektronik, media aplikasi, media sosial, media online maupun media lainnya, memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan, baik pada saat bertatap muka langsung, melalui telepon, surat elektronik, media aplikasi, media sosial, media online maupun media lainnya, menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan dan SOP, menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Penyelenggara, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja pelayanan kepada penyelenggara,dan menindaklanjuti setiap Pengaduan dari Masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. d. e. f g h. L. k.

Pasal 10

Larangan Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: 9

a.meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.diskriminatif dalam pelayanan, Cc. meminta dan/atau menerima imbalan/ biaya di luar ketentuan atau melakukan pungutan liar,
d.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
e.meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan,
f.menerima sesuatu atau janji dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan,
g.menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan,
h.mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan/Masyarakat,
i.menggunakan bahasa yang tidak pantas/kasar kepada pengguna layanan/Masyarakat,
j.menambah personil pelaksana tanpa persetujuan Kepala Penyelenggara,
k.membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, Il. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah:
m.melanggar asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik,dan menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadap publik kecuali tidak sesuai dengan asas dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. /

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023