Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang SALINAN jdih.menpan.go.id Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.menpan.go.id
PEKPPP dilaksanakan untuk:
jdih.menpan.go.id BAB II INSTRUMEN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEKPPP Bagian Kesatu Instrumen
BAB II
Bagian Kedua Mekanisme
Mekanisme PEKPPP terdiri atas:
Paragraf 2 Persiapan
Paragraf 3 Pelaksanaan
Kegiatan pelaksanaan PEKPPP meliputi:
Paragraf 4 Penyampaian Hasil dan Tindak Lanjut
jdih.menpan.go.id
Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Publik melaporkan hasil PEKPPP secara nasional kepada Menteri. Paragraf 5 Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberian Penghargaan
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)