Mengatur mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 1 Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang4. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6. 2 7. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. BAB | KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah’ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
BAB II
BAB III
UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ‘5 Paragraf Kedua Tugas dan Fungsi
UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan .
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
Susunan Organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri dari:
Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD; pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; mh 0 pengelolaan urusan kepegawaian; pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.
Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan melakukan tugas :
Seksi Evaluasi melakukan tugas:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)