DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Asas dan Prinsip. Bab 3: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab 4: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Bab 5: Cabang Dinas. Bab 6: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Bab 7: Staf Ahli. Bab 8: Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan. Bab 9: Ketentuan Peralihan. Bab 10: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); S A L I N A N 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 3 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 4
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi. 5

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah (Tipe A);
2. b.Sekretariat DPRD (Tipe C);
3. c.Inspektorat (Tipe B);
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A);
2. b.Dinas Kesehatan, (Tipe B);
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A);
4. d.Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B);
5. e.Dinas Sosial (Tipe C);
6. f.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
7. g.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A);
8. h.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B);
9. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);
10. j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
11. k.Dinas Perhubungan (Tipe B);
12. l.Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A);
13. m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A);
14. n.Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A); 6
15. o.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
16. p.Dinas Kelautan dan Perikanan (Tipe B);
17. q.Dinas Pariwisata (Tipe B);
18. r.Dinas Kehutanan (Tipe A);
19. s.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Tipe B);
20. t.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A); dan
21. u.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe B).
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B);
3. c.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B);
4. d.Badan Kepegawaian Daerah (Tipe C); dan
5. e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe C).
(5)Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.Badan Penghubung.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) biro.
(3)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) subbagian. 7

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

(1)Inspektorat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 8

(1)Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

(1)Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. 8

Pasal 10

(1)Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2018