BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENERAPAN BAB IV KOORDINASI PENERAPAN BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 2- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868), 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/ PRT/ M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 189 1), 9. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.1. 10. li. 12. 13. 14. 15. 4- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: DA Tp Penerapan SPM: Koordinasi Penerapan SPM, Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan SPM, Pembinaan dan pengawasan: Pembiayaan.
Penerapan SPM dilaksanakan oleh: a. b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan bidang bidang bidang bidangd. bidange. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.f
BAB III
Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah. Jenis SPM yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terdiri atas: Pendidikan: Kesehatan: Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman: Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan . Sosial. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum terdiri atas:
Membuka PDF…