BABV INTEGRASISPM
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersu mber dan PO yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
a.jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu PeLayanan Dasamya;
b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia: dan
c.jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap Urusan Pemerintahan Wajib terkait PeLayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PO menyelenggarakan urusan eli bidang kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- 10 (2)Biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dengan PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
(3)PO yang membidangi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintaban Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima] tab un. (5)Tim Penerapan SPM melakukan pernbinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a.perternuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
b.bimbingan teknis penerapan SPM;
c.pendidikan dan pelatihan; dan
d.konsultasi penerapan SPM.
(l)Tim penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.