DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Harga patokan ini digunakan sebagai acuan dalam penjualan dan perhitungan pajak. Gubernur menetapkan harga patokan tersebut berdasarkan mekanisme pasar, setidaknya dua kali setahun untuk setiap kabupaten/kota. Pemegang IUP, SIPB, IUP untuk Penjualan, dan IPR wajib berpedoman pada harga patokan yang telah ditetapkan dalam melakukan penjualan dan menyampaikan laporan penjualan setiap bulannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketcnt uan Pasal 3 huruf b Pcraturan Prcsidcn Nomor 55 Tahun 2022 tcntang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pcnetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertcntu dan penetapan harga patokan batuun merupakan urusan pemerintahan yang kewcnangannya didelegasikan ke pcrncrintah dacrah provinsi;
b.bahwa Pcraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Penetapan Barga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan 8atuan sudah tidak sc=uai dengan kondisi saat ini. sehingga perlu diganti: bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana C. dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Pcraturan Gubcrnur icntang Tala Cara Penerapan Harva Parokan Mineral Bukari LlHJ~m o ~ Mineral Bukan Logarn .Jenis Tertentu dan Batuan: GUBER."'iUR KALIMANTAN UTARA, Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 18 TAlI UN 2023 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUkAN LOGAM, MINERAL BUMN LOGAM JENISTERTENTU DAN BATUAN SALINAN J

Mengingat

3.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang Undang 13 Tahun 2022 ten tang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tr-ntang Pernbentukan Peraturan Perundang undangan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022 Numor 143, Tarnbahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pernbentukan Provmsi Kalimantan Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah [Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h.Peraturan Pemermt ah Nornor ~b !ahun 1.011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pcrtarnbangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
1. 7.Peraruran Pernerrnt ah Nnmnr 2h Tahun 2022 renranc oJ Jems dan Tanf Alas .Jenis Penerimuan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Energi dan Sumbcr Daya Mineral (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167); 8 Peraluran Presiden Nornor 55 Tahun 2022 u.ntang Pendelegasian Pembenan Perizinan Berusaha di Bidang Pcrtambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
2. 9.Peraturan Mcntcri Encrgi Sumbcr Daya Mineral Nomor 25 tabun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Bcrita Ncgara Rcpublik Lndonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagairnana telah beberapa kah diu bah terakhir dengan Pcraiuran Menteri Energi Sumbcr Dayu Mineral Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Keriga atas Peraturan Menteri Energi Sumbcr Daya Mineral Nornor 25 Tahun 2018 ten tang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343): 2 Pasal 1 Dalam Pcraturan Gubcrnur ini yang dirnaksud dengan:
3. 1.Dacrah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
4. 2.Gubernur adulah Oubernur Kalimantan Utara.
5. 3.Bupati/Wali Kota adalah kcpala dacrah kabupatenj kotu dalarn wilayah Daerah
6. 4.Kabupatcri/Kota adaJah kabupatcrr/kotn dalam \....ilayah Dacrah.
7. 5.Dinas adalah pcrangkai Daerah yang mcnyclenggarakan urusan pernerintahun til bidang energi nRn sumbcr daya mineral
8. 6.Kopala Dinas adalah kcpala pcrangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber da ra mineral.
9. 7.Pertambangan adalah sebagian atau scluruh tahapan kcgiatan daJam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang mcliput i penyelidikan umum, ekaplornsi, st udi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pc.murnian, pcngangkutan dan penjualan. serta kegiatan pascatarnbang.
10. 8.Mineral adalah senyawa anorganik yang tcrbcntuk di a1am, yang merniliki sifat fisik dun kimia tertentu serta susunan krtstal teratur atau gabungannyu yang rnembentuk batuan. baik dalam bentuk lepus atau padu.
11. 9.Mineral Uukan Logam adalah Mineral yang unsur utarnanya tcrdiri atas bukan logam rmsalnya ashes, barit, belcrang, bentonit, dan lain luin.
12. 10.Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adaJah Mineral yang unsur utarnanya tcrdiri alas bukan logarn, bernilai tig_gl dan tidak mudah didapatkan seperti Intan, korondum, rubi, safir dan lain-lain.
13. 11.Batuan adalah massa padat yang terdiri alas satu jcnis Mineral atau lcbih yang membentuk kerak burni, bak dalarn keadaan terikat (massive! ""'''''''''''7'\ 1... "' ....'" "oose}...... wt' ..... ''''t'U-> \' .

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN CUBERNLR TE ~TI\NC TATA CI\PJ\ PENETAPA~ HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGA~ MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN. Mcnctapkan

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 icntang Kebijakan dan Pcngaturnn Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 298) scbagairnana Lelah diubah bcberapa kali terakhir dengan Pcraturan Mcntcri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2U22 tcntang Pcrubahan Kctiga alas Peraturan Menten Perdagangan Nomor L9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pcngaturnn Ekspor (Berita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 285); 3 Pasal 5 Pembentukan Peraturan Gubemur in! dimaksudkan sebagai acuan Harga Penjualan dan pcrhitungan pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan eli wilayah Daerah.

Pasal 4

Baruan mcliputi agar, andesit, basalt. batu apung, batu gam ping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert. diorite, gabbro, garnet, giok, granit, granodiorit. jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu], kerikil galian dad bukit, kcrikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, manner. obsidian, oruk, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit. pumice, tanah, tanah diatornc, tanah liar, tanah merah, tanah serap (fullers earth). tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate dan pasir tidak mengandung unsur minerallogam atau unsur mineral bukan logarn daJam jurnlah yang beraru ditmjau dan segi ckonorm Pertambangan.

Pasal 3

Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu mcliputi ametis, akuarnarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, dolomit, feldspar. fosfat. grafit, kuarsit, dan zircon scrta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen danj atau bukan semen. PasaJ 2 Mineral Bukan Logam rneliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, fluorit, fluorspar, gararn batu, gipsum, halit, ilmcnit, kalsit, kaolin, krioht, kapur pndam, magnesit, mika, oker, perlil, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas. wolastonit, yarosit, yodium dan zeolite.

12.Pcnjualan adalah kcgiatan usaha Pcrtarnbangan untuk menjua! hasil Perrambangan Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logarn .Jenis Tcncntu dan Batuan.
13.Usaha Pertarnbangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang rncliputi tahapan kegiatan penyelidikan umurn, eksplorasi . studi kelayakan, konstruksi, penambangnn, pengolahan dan pcmurnian, pcngangkutan dan pcnjualan, scrta pnscatarnbang.
14.lzin Usaha Perlambangan, yang sclanjutnya disingkat (UP, adalah izin untuk rnelaksanakan Usaha Pertarnbangan.
15.lzin Pertarnbangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin unt uk rnelaksariakan Usaha Pertarnbancan dalarn wilavah Pertambanoan,_J ., v rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16.Sural lzin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pcrtambangan Batuan jenis tertentu atau untuk kcpcrluan tcrtcntu.
17.IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dalam Usaha Pertambangan untuk mcnjual Mineral Bukan Legum dan Batuan tergali.
18.Harga Penjualan adalah harga yang disepakati antara pcnjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau penode tertentu. 4 Pasai8

(1)Gubemur menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logam Jcnis Tertentu dan Batuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan mekanisme pasar paling scdikit 2 (dua) kali setahun untuk setiap Kabupaterr/Kota.
(2)Dalam hal mcnctapkan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan koordinasi dcngan mcntcri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dan mcnteri yang mcnyelcnggarakan urusan pcmcnntahan di bidang pcmcrintahan daJam negcri.
(3)Barga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertcntu dan Batuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(4)1ata cara pcnetapan harga patokan Minerai Bukan Logam, Minerat Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di sctiap Kabuparenj'kota dilakukan dengan tahapan:
1. a.pcngumpulan data dan infomasi yang diperoleh rnelalui:
  1. 1.survey Harga Penjualan masing-rnasmg jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tcncntu dan Batuan pada fasilitas pemuatan akhir pemegang IUP, SIPS, IUP Untuk Penjualan dan IPR di setiap Kabupatcri/Kota yang dilakukan olch Dinas; dan
  2. 2.pengumpulan data hasil survey Harga Penjualan masing-masing jcnis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tcrtentu dew Batuan yang dilakukan oleh ~crangkal tlacJ all pada Kabupaterr/Kota yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
2. b.Dmas melakukan pengolahan data dan informasi yang te1ah diperoleh scbagairnana dimaksud pada huruf n untuk setiap jcnis Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logarn .Ienis Tcrtentu dan Daruan dl setiap Kabupaten/Kota:

Pasal 7

Harga patokan Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan tcrdiri alas:

a.harga patokan Mineral Bukan Logam:
b.harga patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
c.harga patokan Batuan. BAS II TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERALSUKANLOGAM,MINERALBUKANLOGAMJENIS TERTENTU DANBATUAN Pasa! 6 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Guberriur ini rneliputi:
a.rata cam penctapan harga patokan Mincral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jcnis Tertentu dan Batuan; dan
b.kcwajiban pcmcgang IUP, SIPB, TUP untuk Pcnjualan dan [PRo 5

Pasal 10

[I] Pemcgang IUP, SIPS, IVP Untuk Penjualan dan IPR wajib menyampaikan laporan Penjualan Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logam Jenis Tcrtentu dan Batuan pada setiap bulannya.

(2)Laporan Penjualan sebagaunana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kcpada Gubcmur c.q. Kepala Dinas dengan tembusan Bupati/Wali Kota paling lambat pad a tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP, SIPS, IUP Untuk Penjualan dan IPR dalam melakukan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dihasilkannya wajib bcrpedoman pada harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang telah ditetapkan baik untuk Penjualan dalarn negeri maupun ekspor termasuk Penj ualan kepada badan usaha afihasinya.
(2)Badan usaha afiliasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) mcrupakan badan usaha yang mernpunyai kepemilikan saham langsung dcngan pemegang IUP, SIPS, dan IUP Untuk Penjualan.
(3)Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mcmpengaruhi keputusan pemegang IUP, SIPS, dan IUP Untuk Penjualan, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal perhitungan kewajiban pajak Daerah oleh pemegang IUP, SIPS, {UPUntuk Pcnjualan dan IPR, besaran pajak dihitung bcrdasarkan:
1. a.Harga Penjualan pada fasilitas pemuatan akhir dalam hal Harga Penjualannya lebih tinggi daripada harga patokan Mineral Bukan Logarn, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; atau
2. b.harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalarn hal Harga Pcnjualan pada fasilitas pernuatan akhir lebih rendah atau sama dengan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jl..ni~Tel tt.-Bludan Bdluan.
3. c.pcnentuan harga patokan rnasing masing jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan berdasarkan hasil rckonsiliasi antara Dinas, perangkal daerah pada Kabupaterr/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah dan pcrwakilan pelaku usaha yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi; dan
4. d.Dinas mcnyusun rancangan Kepulusan Gubemur tcntang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam .Jenis Tertentu dan Batuan untuk proses penetapan.
(5)Dinas berkcwajiban melaksanakan pcngcndalian dan pcngawasan kepada ppmegang IUP, ~IPR IUP Untuk Penjualan dan (PR atas pelaksanaan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang telah ctitetapkan.
(6)Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sctahun. 6 Pasal 1 1
(1)Pemegang lUP, SJPS, IUP Untuk PenjuaJan dan IPR yang melanggar ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikcnai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

3.pcringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (riga] kali dengan jangka waktu penngatan masmg-rnasing 30 (tiga puluh] han kelender.

b.penghcnlian semcntara Penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh] han kalender dalarn hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti; darr/atau
c.pencabutan IUP, SIPB, IUP Unruk Penjualan atau IPf< dalam hal pcnghentian semcntara Penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditindaklanjuti.

(3)Sanksi administrauf scbagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibcrikan oleh Gubernur.
(4)Sanksi adrmmstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2, huruf c dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizman. SABlV SANKSI ADMINISTRATIF
(3)Laporan Pcnjualan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mcmuat.
1. a.Harga Pcnjualan; b volume Penjualan; c kualitaa/jcnis:
2. d.titik Penjualan;
3. c.biaya pcnycsuaian; dan
4. r.tujuan Pcnjualan, dcngan dilengkapi dokumenj'bukti pendukung.
(4)Dokumcrr/buku pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen pengapalan atau dokumen pengangkutan darat.
(5)Dokurnen pcngapalan sebagairnana dirnaksud pacta ayat (4) meliputi dokumen:
1. a.syahbandar;
2. b.rnuOtce;
3. c.kon trak jual beli:
4. d.Pcncatatan draft kapat:
5. e.pembentahuan ekspor barang;
6. f.bill of lading;
7. g.certificate ofuieiqht; dan
8. h.certificate oj analysis. l6J Dokurnen pcngangkutan darat sebagairnana dirnaksud pada ayar l4} melipuu dokumcn:
9. a.delwery order,
10. b.Invoice;
11. c.bukti terima barang; dan
12. d.kcterangan asal barang. 7 GOZALl, S.E., MH 1032001121003 .. Salman sesuai dengan aslinya Sckretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Bir Hukum Bl!.RllA DAt.RAH PRUVLNSI ~~ fAN UTARA rAJ [UN 2U23 NOMOR 18 SURlANSYAH ttd SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALlMANTAI\IUTARA. Diundangkan di Tanjung Sclor pada tanggal 25 .Juli 2023 ZAINAL ARlFIN PALlWANG GUBERNURMLIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Juli 2023 ttd

BAB III

KEWAJIBANPEMEGANG IUP, SIPS, IUP UNTUKPENJUALANDANIPR

Pasal 13

Pcraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubcmur ini dengan pencmpatannya dalarn Berna Dacrah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jcnis Tertcntu dan Batuan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 3). dicabut don dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPE~UTUP 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

KEWAJIBANPEMEGANG IUP, SIPS, IUP UNTUKPENJUALANDANIPR

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

KEWAJIBANPEMEGANG IUP, SIPS, IUP UNTUKPENJUALANDANIPR

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018