menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 218 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
·2·
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor157);
1 1 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukwn di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALlMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN !NFORMASI HUKUM. Pasal l Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukurn di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9.Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang ctibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis ctiatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monograli hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
1 1 . Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,penyim.panan,pemeliharaan,penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13.lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat ctilihat, ctidengar dan ctibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14.lnformasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya ctisingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16.Publik adalah informasi yang ctihasilkan, ctisimpan, ctikelola, dikirim atau ctiterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
18.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
19.Pengelolaan Dokumentasi dan Jnformasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
20.Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21.Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara rnudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDlH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
a.PusatJDIH;dan
b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.Perangkat Daerah;
b.Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
c.Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
e.Lem baga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubemur.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan telmologi informasi dan komunikasi.
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara.
5.Ketentuan ayat (1) Pasal sebagai berikut:
(1)Gubernur melakukan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
pembinaan Perangkat dan pengawasan Daerah dan 17 diubah sehingga berbunyi
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
a.Pemberian birnbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/ Kota;
b.Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
c.Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
d.Monitoring dan Kabupaten/ Kota.
evaluasi pengelola JDIH
(3)Pengawasan dilakukan dokumentasi melalui JDIH.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penataan sistem informasi hukum .7. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1e �gt.::atus ?0?2 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 2 Aguatus 2022 SEKRETARIS DAERAH PRO NSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21 pouu GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang Mengingat bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 218 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor157);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengeiolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASl DAN INFORMASI HUKUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 5 1 ) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang d.imaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya d.isingkat PD adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
-------
8.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9.Dokurnen adalah data, catatan atau keterangan yang d.ibuat atau diterirna oleh badan publik dalarn rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis d.iatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat d.ilihat, d.ibaca atau didengar.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukurn, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
1 1 . Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dolrumen secara sistematis.
12.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13.Jnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat d.ilihat, didengar dan d.ibaca yang d.isajikan dalarn berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14.Jnformasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya d.isingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16.Publik adalah informasi yang d.ihasilkan, d.isimpan, dikelola, dikirim atau d.iterirna oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
.5.
17.Akses lnfonnasi adalah kemudahan yang d.iberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
18.Pelayanan lnfonnasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna infonnasi.
19.Pengelolaan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan infonnasi hukum.
20.Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan d.ibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang d.itetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21.Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hulrum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang d.ibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terd.iri dari:
a.Pusat JDIH; dan
b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.Perangkat Daerah;
b.Bagian Hukum di Kabupaten Kata;
c.Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
e.Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang d.itetapkan oleh Gubemur.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalirnantan Utara;
(2)Pengelola JDIH sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH clibantu oleh Tim Teknis.
(2)Pernbentukan, susunan keanggotaan dan tugas tirn teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalirnantan Utara.
5.Ketentuan ayat (1) Pasal sebagai berikut:
(1)Gubemur melakukan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
pembinaan Perangkat dan pengawasan Daerah dan 17 cliubah sehingga berbunyi
(2)Pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), melalui:
a.Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
b.Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
C- Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
d.Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan dilakukan dokumentasi melalui JDIH.
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penataan sistem informasi hukum .7. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pad a tanggal 1 2 Agua tu a 2072 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agus�ua ?0-::2 SEKRETA S DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21 Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; J. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 218 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM f0\-\.0 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang Mengingat bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 218 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dolrumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorl57);
1 1 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
13.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumcntasi dan Infonnasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut : I. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daeran adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhimya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9.Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak: terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah ak:ademis dan rancangan peraturan perundang-undangan, 1 1 . Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,penyirnpanan,pemeliharaan,penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13.Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan telmologi informasi dan komunikasi secara elektrcnik atau non-elektronik.
14.lnformasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16.Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, c!ikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh infonnasi publik yang dibutuhkan.
18.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
19.Pengelolaan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan infonnasi hukum.
20.Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda,
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(!) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
a.Pusat JDIH; dan
b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, terdiri atas:
a.Perangkat Daerah;
b.Bagian Hukurn di Kabupaten Kota;
c.Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kola;
d.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
e.Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubemur.
-6·
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi infonnasi dan komunikasi.
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara.
5.Ketentuan ayat (1) Pasal sebagai berikut:
(1)Gubemur melakukan pengelolaan JDlH Kabupaten/Kota.
pembinaan Perangkat dan pengawasan Daerah dan 17 diubah sehingga berbunyi
(2)Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), melalui:
a.Pernberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDlH Kabupaten/Kota;
b.Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
c.Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDlH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
d.Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem infonnasi hukum melalui JDlH.
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorl57);
1 1 . Peraturan Menteri Hukum dan Hale Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokurnen dan Informasi H ukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
13.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JAR!NGAN DOKUMENTASI DAN !NFORMASI HUKUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang ctimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lem baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9.Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pela.ksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tida.k terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukurn, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah ak.ademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
1 1 . Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyirnpanan, perneliharaan, penggunaan dan penyajian dolrumen secara sistematis.
12.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13.lnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi inforrnasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14.lnformasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16.Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan pu blik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Akses lnformasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
18.Pelayanan lnformasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
19.Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukurn adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
20.Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersarna peraturan perundang undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
a.PusatJD!H;dan
b.Anggota JD!H.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.Perangkat Daerah;
b.Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
c.Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
e.Lernbaga Iain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubemur.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pengelola JDlH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(2)Pengelola JDlH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDlH meliputi;
a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4.Ketentuan ayat (!) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalirnantan Utara dalam mengelola JDlH dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara.
5.Ketentuan ayat (!) Pasal sebagai berikut:
(!) Gubemur melakukan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota. pembinaan Perangkat dan pengawasan Daerah dan 17 diubah sehingga berbunyi
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), melalui:
a.Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
b.Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
c.Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
d.Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 1 , TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang Mengingat bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 218 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeioiaan Peiayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorl57);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengeloiaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
13.Peraturan Gubernur Kalirnantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JAR!NGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalarn Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyal daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
·4·
8.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsiona1 sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9.Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
1 1 . Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,penyim.panan,pemeliharaan,penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13.lnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16.Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Akses lnfonnasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh infonnasi publik yang dibutuhkan.
18.Pelayanan Infonnasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna infonnasi.
19.Pengelolaan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan infonnasi hukum.
20.Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Iembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21.Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
a.Pusat JDIH; dan
b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukurn Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.Perangkat Daerah;
b.Bagian Hukum di Kabupaten Kata;
c.Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
e.Lem bag a Iain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalirnantan Utara;
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.Penataan sistem inforrnasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara.
5.Ketentuan ayat (1) Pasal sebagai berikut:
(1)Gubemur melakukan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
pembinaan Perangkat dan pengawasan Daerah dan 17 diubah sehingga berbunyi
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
a.Pemberian birnbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
b.Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
c.Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
d.Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.
Pasal ll Peraturan Gubemur ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 2 Asu• tus 2022 GUBERNUR KALlMANTAN UTARA, ZAINAL ARIF!N PALIWANG "'A.n p Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Aguotuo 2022 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, � ZAINAL ARlFIN PALIW ANG Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 <1.611tus 20:?2 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, L ZAINAL ARIFIN PALIWANG