MEMUTUSKAN:
Menetapkan Paragraf2 .
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
Maksud Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Bagian Kedua 10.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11.Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem un tuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
12.Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11.Akses lnformasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
12.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
13.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasihukum;
14.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukurn yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 15.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian kcterangarr/Iayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibaku seragamkan.