DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014

Nomor: 51
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Kelembagaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pembinaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENGELOLAANJARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM TENTANG PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 51 TAHUN2014 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 249);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 Provinsi Kalimantan Utara; Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota di Kalimantan Utara.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPDadalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
5.Dokumen adalah data, catatan darr/ atau keterangan yang dibuat danj atau diterima oleh badan public dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
6.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7.Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
8.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
9.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Paragraf2 . Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH. Maksud 11.Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem un tuk mengelola database peraturan perundang-undangan. 12.Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 11.Akses lnformasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. 12.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi. 13.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasihukum; 14.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukurn yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 15.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian kcterangarr/Iayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibaku seragamkan.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
1. a.Pusat JDIH;
2. b.AnggotaJDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Utara.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.OPD;
2. b.Bagian Hukum di Kabupaten/Kota: dan
3. c.Unit yang mengelolahukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Bwastase Kalimantan Utara.

Pasal 5

Organisasi

a.KelembagaanJDIH;
b.PengelolaanJDIH; dan
c.Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaterr/Kota;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan AnggotaJDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 3

Tujuan

(1)Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
2. b.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

(1)PusatJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH:
7. g.penyediaan saran a dan prasarana Pengelola JDIH; dan
8. h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Pasal 7

Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

(1)Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf a, dilaksanakan terhadap:
1. a.Informasi hukum; dan
2. b.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
1. a.Ketetapan MPR;
2. b.Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Daerah;

Pasal 11

Pengumpulan

(1)Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis;
(2)Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara;

Pasal 10

(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
2. b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2014