DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kaltara yang terdiri atas: (Bab II) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Daerah (Bab III) Kepegawaian (Bab IV) Jabatan pada Badan Daerah (Bab V) Tata Kerja (Bab VI) Pembiayaan (Bab VII) Ketentuan Peralihan (Bab VIII) Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 22 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan MEMUTUSKAN:
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Menetapkan 3
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan terten tu. 4 Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASIBADANDAERAH Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang,terdiri atas:
1. a.KepalaBadan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
4. b.pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunaan dan statistik daerah;
5. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
6. d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
7. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
8. f.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembanganwilayah;
9. g.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
10. h.penyelenggaraanurusan kesekretariatan;
11. i.pernbinaan KelompokJabatan Fungsional;
12. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6 Konektivitas; dan
  1. 2.Subbidang Pembangunan, Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air; dan
  2. 3.Subbidang Pengembangan Wilayah.
13. d.Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan; dan
  2. 2.Subbidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
  3. 3.Subbidang Data dan Transparansi Perencanaan.
14. e.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mernbawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
  2. 2.Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman.
15. f.Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  3. 3.Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
16. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Dokumentasi dan Publikasi;
  2. 2.Subbidang Penelitian Sumber Daya; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Teknologi.
17. h.Kelompok Jabatan Fungsional. InfrastrukturPembangunan1. Sub bidang 7 Pasa18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
(2)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 8 Pasa19
(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  2. 2.Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
  3. 3.Sub bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.
4. a.perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
5. b.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
6. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
7. d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Akuntansi;
8. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Aset;
9. g.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. h.pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
  1. 1.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9 Pasal 10
(1)Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
1. d.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengelolaan Kas;
  2. 2.Subbidang Perbendaharaan; dan
  3. 3.Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja.
2. e.Bidang Akutansi dan Aset, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  2. 2.Subbidang Pelaporan; dan
  3. 3.Subbidang Penatausahaan Aset.
3. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 10 pendapatan lain-lain;
1. d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan dan dana perimbangan;
2. e.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
3. f.pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
4. g.pembinaan KelompokJabatan Fungsional; dan
5. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. dan dan perencanaan, pembinaan kebijakan teknis retribusi
6. c.perumusan, pengendalian Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
7. a.perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
8. b.perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;

Pasal 11

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

(1)Badan Kepegawaian penunjang urusan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Potensi dan Analisis Pajak;
  2. 2.Subbidang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah; dan
  3. 3.Subbidang Bagi Hasil Pajak Daerah.
4. d.Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah;
  2. 2.Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan
  3. 3.Subbidang Analisa Pendapatan Asli Daerah.
5. e.Unit Pelaksana Teknis.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercan tum dalam Lampiran III yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
3. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
4. d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
5. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumen tasi dan informasi;
6. h.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  1. 1.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

(2)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 13

Pasal 18

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
(1)Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, mernbawah kan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
  2. 2.Subbidang Mutasi Pegawai; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
4. d.Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, membawahkan:
  1. 1.Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
  2. 2.Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai; dan
  3. 3.Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
5. e.Unit Pelaksana Teknis.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 14 Pasa120 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2. b.penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
3. c.penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten Zkota;
4. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
5. e.pelaksanaan adrninistrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
6. f.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

(2)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 15 Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahkan:

1.Subbidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama;
2.Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; dan
3.Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

e.Unit Pelaksana Teknis.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. DaerahPerangkatJabatan Administrasi Penunjang.
1. d.Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Pasa121
(1)Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Admnistrasi;
  2. 2.Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti J abatan Administrasi; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti
4. a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
(1)Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2)Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BABIV JABATANPADA BADAN DAERAH Pasa122
(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada Badan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIII KEPEGAWAIAN 17 Pasa128 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan birnbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V

TATA KERJA Pasa123

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal Badan Daerah;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. Pasa126 Setiap unit kerja membantu Kepala Badan Daerah da.larn melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing. Pasa125 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Daerah harus menyusun :
a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Badan Daerah; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Daerah.
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenjkota;
c.lembagajorganisasi yang terkait dengan Badan Daerah baik nasional maupun intemasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Badan Daerah. 18 Pasa132 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Badan Daerah; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN Pasal 31 Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

Pasal 30

Setiap pimpirian unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa129 Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. KETENTUAN PENUTUP mengenai teknis lebih lanjut oleh sepanjang akan diatur Gubernur ini pelaksanaannya Gubernur Pasa133

(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
(2)Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Penjabaran Tugas dan fungsijabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(4)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan BABVII KETENTUANPERALIHAN 20 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal g g November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganGubern ur iniPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 35 20 ~,,""N v~"",-e"J.\Nt,.""",' ttt :lAtH U I'll IN \U. ,M si 'Oll N ~~~IJ.A - l -L - ---- , • .p,*-. ~ PAlA ~\U> k , 'Wlf\k YllI,wIllf.!>.tt'.,M..si '\\uI<UIV\ )OIJ('ANID\" . ~ -r------- - tAo..MAN jAUt\A\lt ,nt \"<PlIbAb \-\UkUI'v\ I-H-AfIl 0 ' --- - ~- --- --- 11 t ,.•• . I BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22 BAD RUN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PRO\JJNSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggru 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ... I I I "0 '" 0 '"0"0 'l"'J l"l 0 M('J -1ZrJJ Z '"02rJJ Z:e tIlOC: t:'JUl O('JO;I Cc: e::s:e: "'('J0l o:l!JJ tIlr~ Z~Ol »1Jl 0l('J~ :s:::;0 OOl~ -<Z8 ~~~ OJ~> - ,,>0 >(!l:» »Z OZ> c::z ZZO OOZ :s:0 rJJrJJZ 00 ~>O OJ ~OO » z M ;:.- ZZ ::u Z I I I rJJ '"0 "'0 0 p<;, M '" "'OW i?'l ~ 0'" ('J~ rtJrtJ >tIlrJJ s;f]. :s:~ s~g 'U;:oc: ;:",~gJ M" Ol >~Ol ;:OOl~ >0;1 S;Z()'J > r::: )d:t1 -e:O :r:..... -1~ Z;::zCP ZO> f- >--lU --l~0 ::0>0- illl'lS:;° --l~Z ~~~ e::r:> :;: '" ~ >--<0 ;:o>Z OtlJO 5:>- Zo ;>:: 0 "'0 ZO Z » ~ > -e Z ::> Z I I ['J r rJJ ~;:g ;>; Z'"O'"O c:'"O :s:Al 0" AZl"l O~('J :S:('J 0lC"J t:'JOZUl AlZrJJ OlZrJJ tIl'" :s:s:oC: "'~Oe: ('JOe: AlOOl >'-l"l0l C:~('J0l ;:O('JOl Z~ ;UA:S:~ ~U3:s:91 0:s:91 000 I- :j1O!JJO >)>0l0 ~()'JO ~:s:> _l"l>)> Z~~» --<~z :S:~:zz --<» ~~O >-00 :r: Zz >zZ ~z Z"'l> ~OOO >00 rO 02 CJ» 'F> >-;>- » c:ZZ :»Z :s:z :z: '"0 :s: I ! I -e °rJJ cr:l rr;, -e Ol"lOl < C; r<l ,,>f;la '"O~c: »"'1:iCti 0'" C")ZOl E~~ >0 l"lzz> Al-1Ol ~P~ "'2!~ :S:"Oz ('JS;~ :;! ";:; '" 0ll"l>0 _t1:l:z ;: t'> i> :: >Z2"O Z Z .0 "'O~8 g~"'gj L..- zO>m ()rJJ~ ~~;: ~~~a o[')>:z I- >'"00 cr:::;_C- c:ZZO Z~ »z ==8;(1) zoo;>; 5:S;~ 22~ 2: !'!z »>)> Ouo s:; >"'l\l :z:t:t<J:= Zz--l C>::tl ~~ >;:0» z"'- !::3> > z z·z z»z 'Z 9 .~ ::r; I - r en I trJ 0 I - - - ~ c:: :;0 CO -0 » > - t:rJ t='l "" "" ~ t::r::l ZUJ c c::: >- >c::: corJl ~~~ Z ;d ~ >--ltp L"lC -l :;0 2: w?CO ~tII L ;.. ;; MC:- -ci!! <[:0 ~ <lJ 'Z~ ~ ......... c:: -lUJo f9~ -, ;l> 00 m'O£!! ,-I, ~ >->- fi;> ~~~ Z :r::z ~z ~Cl z 'zoZ L d ~ zo !r;'1QGJ zO ~ Z ~ >- MC:UJ t'""' I'll -o~c: ~ ,_, 1 JI :z '~ ~c:tp ~ _ 1 >~~ ~ ;l> - I =:;::00 ttl ~ »- 2: :;z>- :;0 ~ Z Z ..... tl'j 2: c:: ~ ~ - _r "0 1 I II I - t='l 1 ..., r "0 >"0 "0 -0 t='l :;>;t='l t='l ;1J L wZUJ ;1J t='l to »c tp UJ Z ~~ z-ltp ~@ oUJ >->-tp r'lC::: wt1t:O >-c:::~ otp rtp -0 zUJO >-- otp L 0>-- t"J tp» :r::o r- >:r::o f- '" >-0 t='l>->- ;>;:t='lUJ t='l:r::z >- ;:t>, >->- ~~~ t='lZC::: r>-Cl ~B ZZ c:::0tp ?>- ~Cl >->-co ZZ -z zz>- 'I c, z 0 p>P > I in ? >>-- z zz>- - OZ >- z I - l - I 1 §~------I-_l_ I-- ___.___,_I - N -!fI ~. J ..., ;" t'J .,.. a r- f i:t "'10 C::S: '2 " z'" i ; 00 ~;>; :a:: .:z:. 0,- 1 ,. z;> Z ~ ;<>Ol - - ,p -l P""""I ;t- ~. z - J: .1 "'0 III C'l >- §-o ;t- Ow ;;; o::;:c: o~ ~~w QOf§ c, >-~Ill e<--'lC >-Ill M>1ll ~g!!l) -Mill ~- ~w- '"'~ sezlll 00 (=:0 ~~5 IJ)~O '- >-> f- :r:--u>- :=:» :':;0>- tr:IZ >-Z ZZ c_Cl ",0" c_;t-Z ~Cl >- 0> >-ZCl >z :r: ~ '" ~ :>:l ~ I - r-- c: L.. ~ &) I....- ~ r .1 .1 ta --u --uc: ::0 tr:I tr:Illl ~--u Z I Zill ';;100 0::0 H - ::otr:lOO >-M O~O ~~5i "1:I--'l >>->- -Zc: ~~~ '1j tr:I:;:Z ~Clill [l1 ~~Cl z>to' ~p~ L... >-1ll0 ::0 r'"08 ZC:> I- ~[l1W :r:Z> »;.. 0°0 e<~Z tr:IZC >~ 2:tz ;pr>- :::00 c:Oto zO tr:I>Z ;p>-to OOe< ~~o Z>- e<- 'Z ZZ>- ~ -00 ~ Cl~O >- :r: >-zS;: Z Z Z - 0 >- Z {IJ t:::j 2: 0 ~ c: c::: - ~ ~ ttl txj ~ :;;0 2: c: :;;0 ~ ~ tr:Ic:oo "1:Is::;C: t""' ~c:~ f-I ....... >s::;>: ~ ~OO >->-- s;:z~ Z I ~ c.. >- "I .., ~ t:'l 0:; ;JIoo r "']0 ... .>; C;s:: I 2-0 I 00 f{2" 0<:., z> r: >tJJ - r> "-3 ~ ~ o~ ~-o ;:"0 -0 a:: z;:., S:~U) c:,U) zt'l -oZ Cloc ~c: U)ZU) "Ot'l0 ~oc t<lZ"O ::<It'lt):; 00 ,Ill C >- 0;: , GOt"l "O3:::~ -OJ ZOI:O >-t'l::<l - t'l1:00 '1;1 ..... "0>-6 :;;::3:::1:'1t:r)0 0>->- p> 1:'1s;>- >toZ >zz >z o Z ->() :;;::00 :e;" ~~o z> >->- OZ -z '= ;:::z s;5: z ~ C ~ ~ ~.______ in ~(fl ~c: t:'lc: Z zO WOl >J:J"O,-Ol "YJO ~Ol r:Q:! 01:'1 ~;::w ,,- >tJ :::03:::eo '1l S::3:e "Os::> ;:r;> 3:::tt1tt1 t:'l 2 "-32 ;:.,-- 1:'1 ~~gj 000 crlO ... U)ZO ...J :::0 --'2- ~~" "'"0 -5:;'- ;><;I:'1W "0--;0 ~ t:'l >['1 "OZZ I:'1ZC ('J» >00 >z 1:'1 0 COI:O 0f{22 2_ >tjQ -we 'lJ2 00 >->-1:0 -tj ('JC1 » zz>- =<2> ;'2c Cl~ :;;::z 0>0 2:;Z z~ »--l ::: >>-- :E» zZ;:" Z 2:;2 tlZ > Z 00 ttl ~ ~ 0 ~ ~ to ~ trl ~ ~ ;>:: c:: t'lCU) ~ "03:::C 1:'1c:tt1 ~ 03:::tt1 -> > >- :EtlO l' ::::>-:; ....... >zz ~ Z >- ~ ~ I 0 c: tlj ttl iO ....... Z iO ~~ c:....... ):- iO Z ~ ....., .~ 0 1~. ~ .1 s: $: ):- to Z iO ~....... t_"J;J Z C ~ ~ I T 71 to u: rn Crn '" 6 >~C ::-:::: ~c 0 >- 00(0 Ct) ""iJ: :;J !5:!5:iJ: is 2': ;; ~:2 ~ Z ~~~~ Ol "0 P >~~ » [!ltJ ~~t6~ ~~~ ~z> ~ "0 >r.nz. ttl ;J:;, ~ Z~· z-~ ttl ~~~~ z~"'IJ e ..J " h 6~~ L...' Z o ~~~~ ~~~ ~Cz ~ ttl I- ;;;J:jQ -~p ...., ~ » - ,-, ~~~§;>;;j!; ~;;iS ttl to zZO::;"'" c:J> '" >- oc~~ ~z ~-> 3; Z S>:;1 »:;1 ~r=2 in o ,.-Jz> z> => >- z z ~z Z 2 0 C to t;rj ...... ~ :;0 Z ....... >- C Z :;0 ....., ~ 0 ~ ;:t> ~ 0.. t'" ....... ~ ~ >- to Z :::0 ....., ...... ;:t> M Z C ....., ;:t> :::0 ?> § 1 ~ .~- ~ ]) if ~ 'Z u ~ Z ~ i c::: ~ g » ~ ~ e 'n ~ ~ ~ '" :J: 3 3 !::l. ~. ,,;:"" ~ ~ ~ .: ~ ~ . :t 5 ~ 3 ~ ~ ~ I ... ~ -e~ ~ o i ~ ,. j ~ ~ 1t i S % 3 ... ~ - "'I'- ::s: ! ;8 0 to <....... >- Z tJ en :;0 ....... ~ c z t: ~ s; ~ z c ~ ~ ~ :r:: c z tv 0 ..... 0-. Z 0 ~ 0 :;0 N --N U'l 1 5362); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOF Perundang-undanganPeraturanPembentukan
1.Pasa118 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJABADANDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR22 TABUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGORGANISASIDANTATA KERJA BADANDAERAHPROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Menetapkan 3
7. 2.Daerah adalah Daerah Otenem Previnsi Kalimantan Utara.
8. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. 4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
10. 5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 7.Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
13. 8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4 Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pembangunan Daerah dan unsur penunjang urusan
(1)Badan Perencanaan Litbang merupakan PasaI2
(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
4. h.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  1. 1.pembinaan KelompokJabatan Fungsiona1; J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. pemantauandanpengendalianstatistik,
5. b.pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunaan dan statistik daerah;
6. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
7. d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan surnber daya manusia;
8. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
9. f.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
10. g.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, 6 Perencanaan.
11. e.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  1. 1.Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
  2. 2.Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman.
12. f.Bidang Sosial, Budaya dan Pernerintahan, membawahkan:
  1. 1.Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  3. 3.Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
13. g.Bidang Penelitian dan Pengernbangan, mernbawahkan:
  1. 1.Subbidang Dokumentasi dan Publikasi;
  2. 2.Subbidang Penelitian Sumber Daya; dan
  3. 3.Subbidang Pengembangan Teknologi.
14. h.Kelompok Jabatan Fungsional. Transparansi Konektivitas; dan
  1. 2.Subbidang Pembangunan, Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air; dan
  2. 3.Subbidang Pengembangan Wilayah.
15. d.Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan; dan
  2. 2.Subbidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
  3. 3.Subbidang Data dan InfrastrukturPembangunan1. Sub bidang 7 Pasa18 Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakanfungsi :
(1)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
(2)Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang KepalaBadan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 8 Pasa19
(1)Susunan Organisasi Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
1. a.KepalaBadan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Anggarandan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Subbidang AnggaranBelanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  2. 2.Subbidang AnggaranBelanja Langsung;dan
  3. 3.Subbidang Bina AdministrasiKeuangan Daerah.
4. a.perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
5. b.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
6. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
7. d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Akuntansi;
8. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Aset;
9. g.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. h.pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
  1. 1.pembinaan KelompokJabatan Fungsional;
11. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

TATA KERJA Pasa123

Pasal 27

PEMBIAYAAN Pasal 31 Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

Pasal 30

Pasal 34

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

TATA KERJA Pasa123

Pasal 27

PEMBIAYAAN Pasal 31 Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

Pasal 30

Pasal 34

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016