DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Pembidangan, Tugas Pokok, Tata Kerja, Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana TENTANG PEMBENTUKANJABATANSTAFAHLIGUBERNUR PROVINSIKALIMANTANUTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANUTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR24 TAHUN2016 Mengingat Menimbang 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah KepaIa Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Staf Ahli Gubemur yang Selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNURPROVINSIKALIMANTANUTARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan 4 Pasal 3

(1)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan;
2. b.Staf Ahil Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan.
(3)Bidang-bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.
(4)Jumlah jabatan Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pasa12 Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKANDANPEMBIDANGAN

7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 5 Pasa16

(1)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk datajinformasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab. BABIV TATAKERJA PasalS Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dibentuk subbagian tata usaha staf ahli. Pasa14 Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

1.Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan mernpunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu -isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang hukum, kesatuan bangsa dan pemerintahan;
2.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan an tar lembaga;
3.Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu -isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang aparatur, pelayanan publik dan kemasyarakatan, BABIII TUGASPOKOK 6 Pasa18 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubemur Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP Pasal 7

Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubemur ini. Pasal 9 7 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2016 NOMOR 24 BADRUN SEKRETARISDAERAHPROV: Sf KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 NOvember 2016 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggal 28 November 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubemur Agar setiap pengundangan Pasal 10 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 1

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nemer 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat

(1)Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, psrlu membentuk Jabatan Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PEMBENTUKANJABATAN STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 24 TAHUN 2016 PERAT1,JRANGUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2
  1. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
  3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
  5. 8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). 3
  6. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan. Utara.
  7. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  8. 4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
  9. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
  10. 6.Staf Ahli Gubemur yang Selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap lSU-ISU strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNURPROVINSIKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan 4 Pasa13

(1)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 3 (tiga) Staf AhU.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang- bidang sebagai berikut:
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan;
2. b.Staf Ahil Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan.
(3)Bidang-bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.
(4)Jumlah jabatan Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 5 Pasal 6

(1)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data Zinformasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab. BABIV TATAKERJA Pasal 5 Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dibentuk subbagian tata usaha staf ahli. Gubernur terkait dengan bidang aparatur, pelayanan pu blik dan kernasyarakatan. tugas memberikan strategis kepada Kemasyarakatan mempunyai rekomendasi terhadap lSU-lSU Pasal 4 Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

1.Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang hukum, kesatuan bangsa dan pemerintahan;
2.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mernberikan rekomendasi terhadap isu -isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan an tar lembaga;
3.Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan BABIII TUGASPOKOK 6 Pasa18 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(1)Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. BABV KEPEGAWAlAN
(2)Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubemur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubemur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
(3)Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat kensultasi dan koerdinasi,
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator Staf Ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan Iatau usia.
(5)Koordinator Staf Ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah. 7 BERYfA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2(')-16NOMOR 24 BADRUN SEKRETARIS DAERAH PRDVTNSTKALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pad a tanggal 28 November 2016 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tangga.:l 28 November 2016 Utara. penempatannya .dalam Berita Da.e,rah Provinsi Kalimantan denganIniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan diundangkan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Pasal 10

Pasa19 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 7 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tarrggal 28 November 2016 penempatannya .dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan diuridangkan. PasaII0 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Pasa19 Peraturan Gubemur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubemur ini. 7 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor padat~ 28 November 2016 Utara. penempatannya .dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan. Pasar 10 Pasal S Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANPENUTUP Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANPENUTUP Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016