Kepala UPT pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya:
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Sosial; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk mernberikan petunjuk kepada bawahan.
1.2 Pasa124 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dina s S05ia1;Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daera h Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BABIX KETENTUANPENUTUP
c.UPT pada Dinas Sosia1 sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilaku kan perampingan dengan cara :
1) Penghapusan atau ; 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS)atau ; 3} Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
(3)Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua .Iabatari Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
(4)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
13 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar settap orang mengetah uinya, memerintahkan Pasal 25 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Nove rnbe r 20 1 6 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiruGubemurPeraturanpengundangan memerintahkanmengetahuinya,oransr- -- usetiapAgar Pasa125 Peraturan Gubernur Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN SEKSIPENYANTUNAN DAN PELAYANAN SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL \" \ IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN SEKSIPENYANTUNAN DAN PELAYANAN SUB BAGIAN TATA USA.l-IA KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIALTRESNA WERDHA MARGA RAHAYU LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA .•• ! 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Perundang- undanganPembentukan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194a;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pertimbangan sebagaimanaberdasarkanb. bahwa
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Basal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG NOMOR 26 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 Tndonesia 1'ahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).
tentang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362); 3 Dalam Peraturan Guberriur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prm sip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu n 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.