DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, Kepegawaian, Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meIaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG NOMOR 26 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor5). tentang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); ,.., .J Kalimantan Utara.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Ot01'10111.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretazis Daerah Provinsi 1945. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 1 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SQSIAL PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan 4 Pasa12

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Kelas A di Tanjung Selor;
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTpacta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU 6 Pasa16

Pasal 12

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan. BABIV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1)Lokasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu berada di Tanjung Selor;
(2)Wilayah kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu adalah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Sosial harus menyusun :

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Sosial; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Sosial berkoordinasi dengan :

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Zkota;
c.lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Sosial baik nasional maupun intemasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Sosial.

(1)Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IIIb atau jabatan administrator.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas, BABV JABATANPADAUNIT PELAKSANATEKNIS 10 Pasal 20 Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Setiap pirnpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Sosial bertanggung jawab mernimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pad a Dinas Sosial;
b.rnelaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. -Pasal 16 Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing. 11 Pasa123

(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas .Iabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)UPTpada Dinas Sosial dapat ditinjau ulang apabila :
1. a.Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
2. b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Sosial; BAB VIn KETENTUAN PERALIHAN Pasa122 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasa121 Kepala UPT pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya:

Pasal 21

Kepala UPT pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya:

a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Sosial; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk mernberikan petunjuk kepada bawahan. 1.2 Pasa124 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dina s S05ia1;Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daera h Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
c.UPT pada Dinas Sosia1 sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilaku kan perampingan dengan cara : 1) Penghapusan atau ; 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS)atau ; 3} Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.

(3)Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua .Iabatari Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
(4)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 13 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar settap orang mengetah uinya, memerintahkan Pasal 25 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Nove rnbe r 20 1 6 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiruGubemurPeraturanpengundangan memerintahkanmengetahuinya,oransr- -- usetiapAgar Pasa125 Peraturan Gubernur Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN SEKSIPENYANTUNAN DAN PELAYANAN SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL \" \ IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN SEKSIPENYANTUNAN DAN PELAYANAN SUB BAGIAN TATA USA.l-IA KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIALTRESNA WERDHA MARGA RAHAYU LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA .•• ! 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Perundang- undanganPembentukan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194a;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pertimbangan sebagaimanaberdasarkanb. bahwa

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Basal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG NOMOR 26 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 Tndonesia 1'ahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
3. 7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). tentang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4.
4. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3 Dalam Peraturan Guberriur ini yang dimaksud dengan :
5. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prm sip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu n 1945.
6. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
7. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. 4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURANGUBERNUR TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PELAK8ANA TEKNIS PADA DINA8 SGSIAL PROVINSIKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan 4 Pasa12

(1)Dengan Peraturan Gu,bernur ini dibentuk UPI' Parrti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Kelas A di Tanjung Selor;
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pad a Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

7.Kepala Dinas ada1ah Kepala Dinas S081a1 Provin si Kalimantan Utara.
8.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum daJam suaunan organisasi yang rneriunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian darr/atau keterampilan.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu. 5 Pasa15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa] 4, UPT Pariti Sosial Treana Werdha Marga. Rahayu mempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosiallanjut usia terlantar;
b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosiallanjut usia terlantar; Tugas Para araf 2-- --'-..)' -- -

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…